MG Bicara Soal Insentif Mobil Hybrid

JAKARTA, KOMPAS.com – MG Motor Indonesia akan membawa mobil hibrida, MG 3 Hybrid, di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) yang akan digelar pada 22 November-1 Desember 2024 mendatang.

MG 3 Hybrid sebelumnya sudah diperkenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 pada Juli lalu. Namun, mobil hatchback lima penumpang ini baru sebatas diperkenalkan dan belum tersedia untuk dijual.

Baca juga: Video Off Road Senyap dengan Chery J6

Mengenai mobil hybrid, He Guowei (Alec), CEO MG Motor Indonesia, mengatakan bahwa mobil dengan penggerak dua mesin seharusnya juga mendapatkan insentif dari pemerintah.

Ilham Karim/Kompas.com MG 3 di GIIAS 2024.

"Alasannya, selama ini subsidi BBM untuk mobil berbahan bakar konvensional (ICE) diberikan, padahal mobil hybrid justru lebih efisien dan bisa menekan konsumsi bahan bakar," ujar Alec saat ditemui di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (5/11/2024).

Alec menambahkan, alasan lain untuk mendukung mobil hybrid adalah dampaknya terhadap kesehatan.

Semakin banyak mobil hybrid yang digunakan, berarti semakin sedikit polusi yang dihasilkan, meskipun kadar polusinya tidak sebersih mobil listrik.

Baca juga: Bolehkah Menunda Penggantian Saringan Udara pada Mobil?

"Terkait dengan penyakit. Pembakaran bahan bakar menyebabkan polusi, dan dengan mengurangi polusi dari pembakaran, berarti kita juga mengurangi dampak buruk terhadap kesehatan," ujar Alec.

GIIAS 2024 MG 4 EV di GIIAS 2024.

Selanjutnya, Alec menjelaskan bahwa sistem hybrid sangat efisien. Teknologi hybrid terbaru dari MG Motor memungkinkan konsumsi bahan bakar hingga 23 km per liter.

Baca juga: Prabowo Bakal Kejar Investasi Ford dan VW di Indonesia

Catatan tersebut bahkan lebih efisien dibandingkan mobil Low Cost Green Car (LCGC) dan hampir dua kali lipat lebih irit dibandingkan mobil biasa yang umumnya memiliki konsumsi bahan bakar sekitar 10 km per liter.

Pertimbangan lain, menurut Alec, adalah kepraktisan mobil hybrid yang berkaitan pada perilaku konsumen di Indonesia.

Konsumen tidak perlu mengisi daya di fasilitas pengisian listrik, sehingga produsen dan pemerintah tidak perlu memikirkan pembangunan infrastruktur pengisian daya yang kompleks.