Anggaran Subsidi Bus Perintis Kalah Jauh dengan Anggaran KRL

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan saat ini Indonesia tengah krisis angkutan umum. Akan tetapi prioritas subsidi yang diberikan untuk transportasi umum tidak merata. 

"Kita punya hampir 500 Kabupaten dan Kota dan hanya kurang dari 5 persen yang punya angkutan umum. Yang lainnya sudah tidak ada lagi hilang. Tapi sayangnya Presiden tidak pernah diajak menyaksikan bus seperti Transpakuan, presiden labih banyak fokus pada kereta," katanya pada Diskusi Publik DAMRI Melayani Tiada Henti yang diadakan oleh INSTRAN, Kamis (30/11/2023).

Baca juga: Total Produksi Mobil MG di Thailand Sudah Tembus 190.000 Unit

Tangkapan layar Diskusi Publik DAMRI Melayani Tiada Henti Angkutan bus perintis milik DAMRI di Papua

Menurut Djoko, saat ini masih banyak masyarakat di berbagai pelosok daerah di Indonesia yang masih mengandalkan bus sebagai kendaraan massal karena lebih murah.

Akan tetapi anggaran subsidi untuk bus perintis DAMRI hanya Rp 177 miliar saja pada 2023. Memang ada kanaikan bila dibandingkan subsidi bus angkutan perintis pada 2022 yang hanya sebesar Rp 125 miliar.  

"Namun angka itu hanya sepuluh persen saja dari dana untuk KRL yang bisa mencapai triliunan.  Padahal, jumlah bus angkutan perintis itu tidak mamadai. Bahkan bisa satu pulau satu bus. Itu keterlaluan. Seperti asal ada saja. Dalam satu pulau itu ada banyak trayek. Miris sekali, padahal itu di Timika ada Freeport masa masih ada orang kesulitan," kata Djoko. 

Baca juga: Cara Memeriksa Mobil Sudah Dibekali Link Stabilizer atau Belum

Secara rinci, Djoko menyebutkan, saat ini bus angkutan perintis milik DAMRI melayani 327 trayek dengan jumlah 597 kendaraan pada 32 Provinsi. Kemudian, untuk penyebarannya,  dalam pulau kecil hanya mengandalkan satu bus.

Sementara itu, kondisi bus kurang maksimal karena faktor usia kendaraan dan kerusakan kendaraan akibat kondisi jalan yang dilalui sangat berat sehingga sulit dilewati. 

"Mereka tidak perlu bus AC yang peting disesuaikan dengan kondisi daerah. Kemudian bus itu selain dapat mengangkut orang diharapkan bisa mengangkut barang. Sehingga mereka tidak perlu pakai tengkulak, dan hidup mereka bisa makmur," kata Djoko.