Menperin Buka Peluang Kerja Sama Pengembangan EV dengan Perancis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak hanya Jepang, Korea Selatan, China, dan Amerika Serikat (AS) Menteri Perindustrian RI (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita juga membuka peluang keja sama pengembangan kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) nasional dengan Perancis.

Hal tersebut dikatakannya usai bertemu dengan Minister Delegate for Foreign Trade, Economic Attractiveness, and French Nationals Aboard Perancis, Oliver Becht dalam rangkaian kunjungan kerja Kementerian Perindustrian RI, Kamis (5/10/2023).

"Kami juga akan bertemu dengan perusahaan otomotif asal Prancis untuk bekerja sama dalam mengembangkan industri EV," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: Daftar Harga Motor Listrik Bekas per Oktober 2023, mulai Rp 5 Jutaan

(Dok. Shutterstock/ BigPixel Photo) Ilustrasi kendaraan listrik.

Kunjungan kerja ini dilakukan bertujuan untuk bertemu regulator dan para pelaku bisnis dalam rangka kerja sama joint venture maupun capacity building yang akan memberikan manfaat bagi kedua pihak.

Agus menjelaskan, salah satu isu utama antara Indonesia dan Perancis meliputi kerja sama dalam bentuk Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

“Terkait I-EU CEPA, kami sampaikan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat penyelesaian perundingan yang sedang berlangsung, agar kedua pihak dapat segera memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut,” tuturnya.

Sejak 2016, kata dia, negosiasi kesepatan I-EU CEPA telah berjalan sebanyak 15 putaran. Oleh karena itu, Agus ingin mengetahui pendapat pemerintah Perancis tentang poin-poin penting perjanjian tersebut, termasuk penyelesaian masalah-masalah yang tertunda.

Baca juga: Hubungan China dan Eropa Memanas karena Mobil Listrik Murah

(Dok. Shutterstock/Sopotnicki) Ilustrasi kendaraan listrik.

Sementara itu, ia juga meminta Perancis lewat Oliver Becht untuk ikut perdagangan kredit karbon sebagai bagian dari upaya mencapai netralitas karbon atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Pertukaran karbon tersebut memiliki potensi hingga 200 miliar dolar AS. Dijelaskan bahwa izin untuk 1 ton CO2 saat ini dijual dengan harga sekitar 4,50 dolar AS di Indonesia, sementara di Uni Eropa sekitar 92 dolar AS.

Skema tersebut, kata Agus dirancang untuk menjadi peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Hal itu juga sesuai dengan arah gerak dunia menuju ekonomi ramah lingkungan.

Baca juga: Alasan Mengapa Lampu Kabin Bus Malam Sering Dimatikan

Ia juga mendorong Perancis untuk dapat berpartisipasi dalam pendalaman struktur industri melalui investasi yang ditujukan untuk mengisi pohon-pohon industri yang masih kosong.

“Diharapkan dengan terisinya pohon-pohon industri ini, rantai nilai dari proses industri hulu ke hilir bisa memperkuat supply chain dan ekosistem industri di Indonesia,” kata Agus.

“Sekali lagi, saya berharap Perancis dapat menjadi bagian dari perubahan kami menuju masa depan yang lebih berkelanjutan,” tutupnya.