Keunggulan Sistem ERP Dibandingkan Ganjil-Genap

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota, untuk mengurai kepadatan di jalan.

Pemerhati transportasi dan hukum, Budiyanto mengatakan, rencana pengendalian lalu-lintas dengan sistem ERP sebenarnya sudah cukup lama sejak 2016 namun sampai sekarang belum dapat terwujud karena ada kendala teknis.

Baca juga: Pengendara Moge Pakai SIM Khusus, Motor Apa Saja yang Disebut Moge?

Josephus Primus Foto ilustrasi Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura.

Budiyanto mengatakan, dibandingkan dua sistem engendalian lalu-lintas sebelumnya yaitu sistem 3 In One dan sistem Ganjil-Genap (gage) maka ERP lebih efektif dan tepat sasaran.

"Menurut hemat saya dari beberapa sistem pengendalian lalu lintas yang paling efektif adalah ERP," kata Budiyanto kepada Kompas.com, Senin (9/1/2023).

"Sebab pengendalian dengan sistem ERP tidak ada pengecualian, dalam arti bahwa pengguna jalan waijb untuk membayar dengan besaran bayaran sesuai apa yang telah ditentukan atau besar kecilnya biaya akan ditentukan tingkat kepadatan," kata dia.

Baca juga: Alex Rins Khawatir Tak Dapat Komponen Baru seperti Pebalap Pabrikan

HBA/Kompas.com Kondisi lalu lintas dan jalan berbayar (electronic road pricing) di sudut distrik bisnis Singapura, Senin (25/5/2015).

Untuk diketahui, sistem 3 In One diberlakukan pada 2016 dan setop pada 2018 digantikan oleh Gage. Saat ini sistem Gage masih berlaku disejumlah ruas jalan menunggu sistem ERP diresmikan di DKI Jakarta.

Budiyanto menilai, berbeda dengan sistem 3 In One serta Gage yang hanya membatasi gerak dan jumlah kendaraan, dana hasil ERP bisa dialokasikan untuk kegiatan lain yang bermanfaat seperti pembangunan jalan.

"Hasil dari sistem ERP dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung jalan lainnya," kata Budiyanto.