Pentingnya Kepemilikan SIM bagi Pengendara Kendaraan Bermotor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai dokumen penting dalam berkendara merupakan salah satu wujud nyata pihak Kepolisian RI untuk mewujudkan kualitas keselamatan lalu lintas di jalan.

Sering dengan hal itu, dapat tercipta keadaan lalu lintas yang ideal bagi seluruh pengguna jalan seraya minimnya tingkat fatalitas kecelekaan dan kepastian hukum.

Demikian dikatakan Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Pol Chryshnanda Dwi Laksana melalui keterangan resmi, Jumat (1/7/2022).

Baca juga: Ingat Ganjil Genap di Puncak Berlaku Akhir Pekan Ini

Lihat Foto

Smart SIM (KOMPAS.com/Gilang)

"Ini merupakan suatu implementasi dalam menjalankan amanat undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Pertama, untuk meningkatkan kualitas keselamatan," kata Chryshnanda.

Setelah ”Mundur” Sebulan, Sri Mulyani Umumkan Kinerja APBN

Artikel Kompas.id

"Kedua untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan ketiga untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Keempat, memberikan pelayanan prima di bidang lalu lintas angkutan jalan. Ini tugas polisi," lanjut dia.

SIM sendiri, menurutnya merupakan previlige atau hak istimewa yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji, uji administrasi, kesehatan, teori, simulasi dan praktik.

Dimana pengendara bersangkutan dianggap telah lulus uji dan memiliki kompetensi mengendarai kendaraan di jalan raya. Memiliki pengetahuan berkaitan dengan tertib berlalu lintas, juga dianggap memiliki kepekaan, kepedulian serta bela rasa bagi keselamatan pengguna jalan.

Baca juga: Warna Kendaraan Tak Sesuai di STNK, Terancam Kena Tilang Rp 500.000

Lihat Foto

Smart SIM (KOMPAS.com/Gilang)

“SIM merupakan suatu legitimasi kompetensi, berbicara SIM maka akan berkaitan dengan sekolah mengemudi atau yang di kembangkan oleh Korlantas dan jajarannya dalam membangun ‘Safety Driving Center’, berkaitan dengan sistem uji SIM, berkaitan sistem penertiban SIM, berkaitan dengan sistem penegakan hukum," ucap dia.

"Terutama akan dikaitkan dengan traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas, serta berkaitan dengan adanya the merit point sistem untuk sistem perpanjangan SIM," tambah Chryshnanda.

Ini juga, akan berkaitan dengan kendaraan itu sendiri dengan sistem IT for Road Safety salah satunya pada electronic registration and identification atau (ERI).

Oleh karenanya, SIM bukan hanya sebagai legistimasi kompetensi tapi juga sebagai pendukung untuk proses penegakan hukum.

Baca juga: ETLE Tahap Dua di Sumsel Resmi Bergulir, 30 Kamera Siaga

Lihat Foto

Sejumlah kendaraan melintas di bawah kamera Closed Circuit Television (CCTV) di salah satu ruas jalan, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/3/2021). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mencanangkan penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) secara nasional sebagai salah satu program prioritas dengan target penerapan tahap pertama dimulai pada Maret 2021 di 10 Polda dan tahap kedua Pada April 2021 di 12 Polda. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/hp.((ANTARA FOTO/ARNAS PADDA))

"Sementara penegakan hukum salah satu bagian dari upaya membangun tertib berlalu lintas, untuk mencegah, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam berlalu lintas," ujar dia.

Chryshnanda mendefinisikan bahwa SIM juga merupakan sebagai forensik kepolisian, karena ini akan berkaitan dengan perilaku berlalu lintas, dan SIM ini juga merupakan bagian dari sistem pelayanan di bidang lalu lintas angkutan jalan.

Yaitu pelayanan keamanan, keselamatan, hukum atau administrasi dan informasi kemanusian.