Ada Larangan Mudik, Jumlah Kendaraan yang Keluar dari Jabodetabek Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol mencatat sebanyak 171.538 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek pada masa larangan mudik Lebaran 2021. Jumlah tersebut dihitung pada periode tanggal 6-7 Mei 2021.

Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 41,4 persen dari lalu lintas normal sebesar 292.522 kendaraan. Hal tersebut disampaikan oleh Dwimawan Heru Santoso selaku Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga.

"Untuk distribusi lalin di ketiga arah sebesar 34,5 persen menuju arah Timur, 38,4 persen menuju arah Barat, dan 27,1 persen menuju arah Selatan," ungkap Heru dalam siaran pers, Sabtu (8/5/2021).

Baca juga: PO Rosalia Indah Tambah Bus Tingkat Saat Larangan Mudik 2021

Lebih rinci, sebanyak 28.848 kendaraan meninggalkan Jakarta lewat Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Angka ini turun dari jumlah normal 65.184 kendaraan.

ANTARA FOTO/FAUZAN Petugas memeriksa kendaraan di gerbang tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (27/5/2020). Petugas memutarbalikkan kendaraan menuju Jakarta yang tidak dilengkapi surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020.

Lalu sebanyak 30.262 kendaraan keluar Jakarta lewat GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang. Angka ini merosot dari jumlah normal 65.509 kendaraan.

Jika dijumlah, total kendaraan yang keluar Jakarta menuju arah Timur sebanyak 59.110 kendaraan.

Baca juga: Harga Motor Sport 150 cc Naked Mei 2021 Setelah CB150R Meluncur

Di arah barat, terdapat GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak yang mencatat 65.849 kendaraan yang meninggalkan Jakarta, turun dari jumlah normal 95.113 kendaraan.

Terakhir di arah selatan, GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi menghitung ada total 46.399 kendaraan yang keluar dari Jakarta. Jumlah tersebut juga menurun dari angka normal 66.716 kendaraan.

Jasa Marga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan lintas kota lintas provinsi kecuali kepentingan pelayanan distribusi logistik, keperluan pekerjaan, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, atau kepentingan persalinan.