JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi yang lagi populer, yaitu soal permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menggunakan jenis solar B30 dimulai pada Januari 2020 dan secara bertahap beralih ke B50 pada Desember tahun depan.
Kebijakan ini jelas akan berpengaruh bagi produsen otomotif terutama merek-merek yang fokus pada kendaraan niaga karena sebagian besar menggunakan mesin diesel.
Selain itu, informasi mengenai ganjil genap juga masih menyita perhatian masyarakat, terutama mengenai nasib taksi online yang menjadi tidak bisa bergerak bebas akibat pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor itu.
Selanjutnya, informasi mengenai Esemka juga kembali menyita perhatian masyarakat. Apalagi dalam waktu dekat ini akan meluncurkan dua mobil.
Penasaran seperti apa, berikut ini lima berita terpopuler di kanal Otomotif pada Selasa 13 Agustus 2019:
1. Jokowi Minta Penerapan Solar B50, Ini Reaksi Toyota
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penggunaan bahan bakar biodiesel diperluas. Saat ini menggunakan B20 dan akan ditingkatkan menjadi B30 pada Januari 2020 dan meningkat menjadi B50 pada akhir tahun depan.
Jokowi menilai, penggunaan bahan bakar biodiesel bisa mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dengan demikian, impor untuk bahan tersebut bisa berkurang.
Didi Ahadi, Department Head Technical Support PT Toyota Astra Motor (TAM) mengatakan, pada dasarnya penggunaan B20 untuk mesin diesel tidak ada masalah, namun belum berani berkomentar mengenai B50.
"Belum dilakukan penelitian untuk B50, yang sudah adalah B20, jadi saya belum bisa kasih jawaban apakah perlu dilakukan penyesuaian mesin atau tidak. Untuk B50 itu masih menunggu hasil," kata Didi kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019).
Baca juga: Jokowi Minta Penerapan Solar B50, Ini Reaksi Toyota
2. Nasib Taksi Online Akibat Perluasan Ganjil Genap di Jakarta
Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluaskan area ganjil genap untuk mobil pribadi. Dari sebelumnya hanya sembilan, kini menjadi 25 dengan bertambahnya 16 ruas jalan baru.
Kebijakan ini pun kembali menuai pro-kontra, terutama bagi pengendara taksi online yang mengoperasikan mobil dengan pelat hitam atau umum.
Ketika menanyakan soal ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) Budi Setiyadi, mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan Pemprov DKI.
"Saya kurang tahu Pak Menteri kemarin bilangnya apa, tapi memang ada pembicaraan agar taksi online dibebaskan. "Minggu ini akan kita bahas dengan semua pihak, termasuk Pemprov dan Dishub juga karena mereka yang punya kepentingan," kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/8/2019).
Baca juga: Nasib Taksi Online Akibat Perluasan Ganji Genap di Jakarta