Toyota Indonesia Waspadai Era Perdagangan Bebas

"Semua FTA (free trade area) seperti TPP (Trans Pasific Partnership), MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), atau yang lainnya bisa menjadi ancaman atau kesempatan buat kita," katar Warih Anda Tjahjono, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Lembang, Bandung, Jumat (15/1/2016) malam.

Menurut analisa Toyota Indonesia, kata Warih, ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi industri otomotif dalam menghadapi era perdagangan bebas. Pertama, mengembangkan bisnis yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kedua, memperkuat dan mengembangkan infrastruktur yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia.

Impor

Ketiga tantangan ini harus bisa dilalui, supaya dapat meingkatkan daya saing lebih baik dalam lingkup global. Berbagai faktor terkait pada hal ini, seperti produksi lebih murah, kualitas lebih baik, dan waktu pengiriman yang lebih singkat.

"Bahan baku misalnya, atau komponen, kita terlalu bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap nilai mata uang asing. Untuk itu, TMMIN sudah mulai merangkul para perusahaan pemasok terutama tier dua dan tiga supaya di mulai dari yang paling dasar, manajemen SDM dalam produksi. This is the basic," kata Warih.

Selain itu, kata Warih, Indonesia harus segera mendorong industri-industri dasar, seperti baja dan petrokimia yang menopang perusahaan manufaktur lainnya, termasuk otomotif.

SDM

Tidak kalah pentingnya, guna meningkatkan daya saing industri otomotif di Indonesia, adalah kualitas tenaga kerja di lapangan. Pihak TMMIN telah mencoba merangsang pihak pemerintah dengan mendirikan kampus Akademi Toyota Indonesia (Toyota Indonesia Academy/TIA) strata D1 untuk jurusan  Akademi Manufaktur Otomotif.

Para lulusannya, akan menjadi operator-operator pabrik otomotif yang bersertifikasi dan siap pakai. Jangan sampai lahan tenaga kerja ini juga direbut para pekerja asing yang lebih mudah masuk, pasca-era perdagangan bebas.

"Lewat sertifikasi berstandar internasional, nanti lulusan Indonesia juga bisa bekerja di negara-negara mitra perdagangan bebas. "Thailand dan Vietnam sudah mulai ini, jadi sudah waktunya Indonesia melakukannya juga," ucap Warih.