BAIC Soroti Pajak Progresif, Bisa Berdampak pada Penjualan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pajak progresif kendaraan bermotor kembali menjadi sorotan di industri otomotif.

Kebijakan yang membebankan tarif pajak lebih tinggi bagi kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya ini dinilai menghambat pertumbuhan pasar, terutama di segmen kendaraan listrik dan hybrid.

BAIC Indonesia, salah satu pemain baru di industri otomotif Tanah Air, meminta pemerintah untuk mengevaluasi aturan tersebut demi meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Baca juga: Kuota Mudik Gratis DKI Jakarta Masih Tersisa 5.459 Kursi

Menurut Dhani Yahya, Chief Operating Officer BAIC Indonesia, kebijakan pajak progresif seharusnya mempertimbangkan faktor kebutuhan masyarakat, bukan sekadar jumlah kepemilikan kendaraan.

"Di beberapa kasus, seseorang bisa memiliki lebih dari satu kendaraan bukan untuk konsumsi pribadi, melainkan untuk kebutuhan operasional atau usaha. Kalau dikenakan pajak progresif yang tinggi, ini justru bisa menghambat mobilitas dan pertumbuhan sektor transportasi," kata Dhani di Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Dhani menambahkan bahwa kebijakan ini juga berdampak pada penetrasi kendaraan listrik dan hybrid yang saat ini masih dalam tahap awal adopsi di Indonesia.

Lihat Foto

Ilustrasi mobil listrik BAIC Arcfox aS(Dok. BAIC)

Dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional, insentif pajak yang lebih ringan seharusnya diberikan agar masyarakat lebih terdorong beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan.

"Kami melihat minat terhadap kendaraan listrik dan hybrid cukup tinggi, tapi harga masih menjadi pertimbangan utama. Bila pajak progresif tetap diberlakukan tanpa ada pengecualian atau insentif tambahan, maka transisi ke kendaraan ramah lingkungan akan berjalan lebih lambat," ujarnya.

Selain itu, BAIC juga menyoroti dampak kebijakan pajak progresif terhadap pasar mobil baru secara umum. Dengan tren penjualan yang cenderung stagnan dalam beberapa bulan terakhir, relaksasi pajak dinilai bisa menjadi stimulus untuk mendorong permintaan.

"Kami berharap ada evaluasi dari pemerintah, terutama untuk kendaraan yang memiliki nilai tambah dalam mendukung program keberlanjutan. Jika insentif pajak bisa diberikan, tidak hanya industri yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan," kata Dhani.

Baca juga: Hitung Biaya Mudik Innova Zenix Jakarta-Surabaya Pakai Shell Super

Industri otomotif sendiri terus mendorong diskusi dengan pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang lebih adaptif.

Sementara itu, BAIC Indonesia tetap optimistis dengan target pertumbuhannya, termasuk dengan rencana memperluas jaringan diler dan mempersiapkan produksi CKD di dalam negeri.