Banyak Pemilik EV Cas di Rumah, Bisnis SPKLU Masih Menguntungkan?

JAKARTA, KOMPAS.com - PLN mengatakan bahwa 80 persen pengguna mobil listrik mengecas di rumah, tidak mengandalkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai yang utama. Lantas, apakah bisnis SPKLU masih menguntungkan?

PLN mengatakan, tidak bekerja sendirian untuk menyediakan SPKLU di seluruh Indonesia. Pasalnya, PLN juga menggandeng beberapa mitra, termasuk pihak swasta.

Baca juga: PLN Tegaskan SPKLU di Kantornya Buka 24 Jam

SPKLU sendiri termasuk ke dalam infrastruktur kendaraan listrik. Banyak masyarakat yang ragu untuk menggunakan mobil listrik karena melihat jumlah SPKLU yang masih terbatas.

IST Terra Charge perluas jangkauan dengan jalin kemitraan

Ririn Rahmawardani, Executive Vice President Retail Product Development PLN, mengatakan, pada awalnya, Indonesia masih early adopter semua, baik pemilik mobil listrik maupun badan usaha penyedia charging station.

"Sebenarnya, di tempat komersial atau kantor-kantor PLN yang memang kita bilang itu lokasinya sangat strategis, seperti PLN Gambir, PLN Pusat, PLN Bulungan, itu salah satu contoh ya, itu enggak berhenti orang ngecas dan di situ awalnya semua charging station punya PLN," ujar Ririn, kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.

Baca juga: PLN Sebut 80 Persen Pengguna EV Mengecas di Rumah, Bukan di SPKLU

"Sekarang, charging station di situ sudah mulai diganti oleh mitra. Punya PLN biar kita taruh sebagai backbone, kita taruh di lokasi yang sepi dulu, untuk buka pasar," kata Ririn.

DOK. PLN Ilustrasi SPKLU PLN.

Ririn menambahkan, untuk lokasi-lokasi yang strategis itu perhitungannya sudah kembali investasinya. Selain itu, tidak semua orang Indonesia itu punya rumah, sebagian orang ada yang tinggal di apartemen. Apalagi, yang tinggal di Jabodetabek.

"Biasanya, orang-orang di apartemen itu akan lebih mengantre (SPKLU), di apartemen-apartemen di bawah. Jadi, mereka bisa mencari kantor PLN," ujarnya.

Dok. Jasa Marga Kini, terdapat 21 Rest Area Travoy di Pulau Jawa yang telah tersedia SPKLU

Ririn menegaskan, saat ini masih menguntungkan bagi para mitra maupun investor yang ingin mendirikan SPKLU. Apalagi, pemerintah saat ini memberikan relaksasi yang tadinya tarif dasar listrik di Rp 1.644 per kWh, menjadi Rp 1.100 per kWh, dengan diberikan tarif curah.

"Nah, itu kan berarti mereka menjual itu Rp 2.466 per kWh, itu ada selisih yang bisa mereka pergunakan. Jadi, prinsipnya, selama itu lokasinya strategis dan mereka bisa berhitung, kita biasanya memberikan masukan juga, di sinilah lokasi-lokasinya (yang strategis), silahkan digantikan saja," kata Ririn.

Ririn menambahkan, PLN terbuka bagi mitra atau pihak swasta yang ingin mendirikan SPKLU juga di kantor-kantor PLN. Saat ini, jumlah SPKLU yang ada di Indonesia, berdasarkan aplikasi PLN Mobile per 14 Desember 2024, sudah mencapai 2.999 unit.