Jokowi Sempat Mengeluh soal Macet, tetapi Tetap Terbitkan Insentif EV

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia usai terdampak pandemi Covid-19 dua tahun belakangan tidak dimungkiri merupakan pencapaian yang luar biasa.

Sepanjang tahun lalu bahkan penjualan mobil sudah hampir menyamai kondisi normal, yaitu 1.048.000 unit atau tumbh 18 persen dibandingkan 2021. Hal serupa terjadi pada sektor roda dua yaitu 5.221.000 unit, naik 3,3 persen di tahun yang sama.

Namun, kondisi itu ternyata meninggalkan dampak cukup besar, yaitu meningkatnya level kemacetan yang semakin tinggi.

Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Luhut Umumkan Insentif Kendaraan Listrik Resmi Berlaku 20 Maret

(Dok. Shutterstock/ Smile Fight) Ilustrasi kendaraan listrik

"Akibatnya itu (dari pertumbuhan penjualan kendaraan yang signifikan), kita sekarang macet di mana-mana. Di Jakarta macet, saya pergi ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet," kata Jokowi.

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tetap menerbitkan program insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang rencananya mulai resmi berlaku 20 Maret 2023.

Insentif itu nantinya disalurkan ke konsumen melalui produsen masing-masing dengan total kuota 286.038 unit. Angka terkait mencangkup 200.000 unit motor listrik, 35.900 unit mobil listrik, 50.000 untuk konversi, dan 138 unit bus listrik.

Luhut menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan bantuan pembelian kendaraan listrik ke masyarakat. Pertama yaitu supaya proses transisi menuju era elektrifikasi nasional bisa dipercepat.

Baca juga: Besaran Insentif Kendaraan Listrik, Motor Dapat Rp 7 Juta, Mobil Masih Dihitung

Dokumentasi Kemenko Marves Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencoba mengisi daya mobil listrik di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

"Setelah terbit Perpres 55/2019 tentang percepatan KBLBB, produksi, serta penjualan KBLBB di Indonesia belum bisa berjalan cepat karena terdapat perbedaan harga yang signifikan terhadap kendaraan listrik dibandingkan konvensional," katanya di Jakarta, Senin (6/3/2023).

"Sehingga, menghalangi kemampuan masyarakat untuk betransaksi menuju transisi ke kendaraan listrik," lanjut Luhut.

Dengan diberikannya insentif, diharapkan produsen otomotif di dalam negeri semakin terangsang untuk memproduksi dan menjual kendaraan listrik. Sehingga, lambat laun harga jualnya bisa jadi lebih murah.

Selain itu, pengembangan kendaraan listrik sangat penting karena ketersediaan bahan baku di Indonesia melimpah. Sebab hal tersebut nanti akan meningkatkan pendapatan negara.

"Hilirisasi kita akan lebih lengkap jika tercipta industri kendaraan listrik yang menggunakan hasil hilirasasi critical mineral dan industri baterai yang kita bangun. Ini akan ciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan negara," sebutnya.

Apabila semuanya mampu berjalan beriringan dan optimal, maka pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dapat tercipta. Tentu, kendaraan listrik buatan dalam negeri bakal bisa menjangkau pasar ekspor. 

Baca juga: Pakai NIK, Tiap Orang Hanya Bisa Cairkan Insentif Kendaraan Listrik Satu Kali

Dok. YIMM Ilustrasi motor listrik Yamaha E01

Pada akhirnya, akan banyak investor otomotif baru yang semakin tertarik masuk dan membuat mimpi Indonesia sebagai negara produsen kendaraan listrik terwujud. Paling tidak, tak tertinggal dari negara lain seperti Thailand.

"Jadi memang ini harus dibangun ekosistem. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan. Kalau ada orang melihat kenapa kita kasih bantuan negara seperti itu, ya untuk itu. Once itu kita ambil, kita menjadi producer kendaraan listrik yang sangat kompetitif di dunia," ucap Luhut.

"Presiden juga sudah memberikan arahan bahwa kita harus very competitive. Kalau lawan kita katakanlah negara A memberikan 100, kalau perlu kita berikan 110 supaya menang," katanya.

"Jadi harus melihat ini secara komprehensif. Tidak boleh hanya melihat sepotong-sepotong. Mungkin saja dalam satu bagian, mungkin agak pas. Tapi di lain tempat kita pasti mempunyai profit tinggi," ujar dia lagi.