Viral Video Polisi Bubarkan Pelaku Balap Liar dengan Peluru Hampa

JAKARTA, KOMPAS.com - Suatu video yang memperlihatkan aparat kepolisian tengah menembaki sejumlah pebalap liar di jalan raya dengan knalpot bising viral di media sosial.

Dalam unggahan tersebut, terlihat seseorang yang menenteng senjata dan menembaki bagian ban motor para pengendara. Bahkan, terdengar beberapa kali suara tembakannya.

Tampak panik, para pebalap liar tersebut langsung tancap gas untuk segera melewati petugas itu. Sontak, video yang diunggah kembali di akun Instagram @smart.gram ini menuai berbagai komentar.

Baca juga: Bahaya Bonceng Anak Kecil di Jok Depan Motor

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by smartgram (@smart.gram)

Dikonfirmasi, Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan tak menampik atas peristiwa ini. Dikatakan bahwa operasi dilakukan pada Sabtu (24/4/2021) pekan lalu.

Perang Dagang Berkobar, Trump Siapkan Tarif Impor Balasan

Artikel Kompas.id

Saat itu, petugas sedang membubarkan aksi balap liar yang meresahkan warga. Adapun senjata yang digunakan ialah tanpa peluru alias hampa, jadi tidak akan membahayakan.

"Itu untuk membubarkan balap liar," kata Erwin dalam konfirmasinya, Sabtu (1/5/2021).

Tetapi, tidak diketahui berapa pelaku balap liar yang berhasil ditindak oleh kepolisian dalam penertiban ini.

Sebagai informasi, seluruh pengendara yang melakukan aksi balap liar berpotensi untuk dikenakan hukuman pidana. Apalagi melakukan tutup jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

Baca juga: Mobil Tabrak Bagian Belakang Truk, Pahami Lagi Pentingnya Jaga Jarak Aman

Lihat Foto

Kendaraan yang digunakan pebalap liar di Ungaran.(KOMPAS.com/IST)

"Enggak boleh. Setiap orang tidak boleh tanpa seizin dari pihak yang berwenang," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Sambodo Purnomo Yogo belum lama ini.

Sanksi tersebut merujuk pada Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Berdasarkan Pasal 63, para pelanggar bisa dikenakan sanksi pidana hukuman penjara selama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar.