Sukseskan Era Elektrifikasi, Luhut Minta Sinergisitas dan Komitmen Semua Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada seluruh instansi serta pihak terkait agar dapat berkerja sama menyukseskan era elektrifikasi kendaraan bermotor di Indonesia.

Pasalnya, program tersebut tidak akan berjalan bila setiap institusi berjalan sendiri-sendiri. Potensi regulasi atau langkah yang diambil tiap pihak bisa bertabrakan terbuka lebar.

"Pemerintah sangat serius dalam mendorong implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB) sebagai transportasi jalan. Jadi, diperlukan sinergi dan dukungan berbagai pihak," ujar Luhut, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Anomali Mobil Elektrifikasi di Tengah Pandemi

Toyota Sistem penggerak mobil listrik murni (BEV) Lexus UX 300e.

"Sebab, implementasi kebijakan KBLBB ini tentu tidak akan berjalan dengan sendirinya. Kita harus bersinergi dalam perkembangannya," lanjut dia.

Begitu juga kepada BUMN seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sebagai pemasok energi kendaraan listrik.

Luhut kemudian meminta agar kedua BUMN tersebut menyiapkan infrastruktur supaya akses masyarakat terhadap pasokan energi bisa diperoleh dengan mudah.

"Dan yang tak kalah penting, kementerian, lembaga, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan BUMD harus menjadi pionir dalam penggunaan KBLBB, khususnya kendaraan operasional di lingkup instansi masing-masing," ucapnya.

Kepada masyarakat, lanjut Luhut, dirinya mengajak agar beramai-ramai beralih serta mendukung penggunaan kendaraan bermotor listrik supaya polusi udara di Indonesia dapat tereduksi.

Baca juga: Kata Toyota Soal Proses Pemulihan Industri Otomotif Indonesia

Pertamina Pertamina resmikan SPKLU komersial pertamanya di Fatmawati

"Saya juga berharap semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program KBLBB. Ayo saudara-saudara untuk mulai menggunakan kendaraan listrik yang bebas BBM dan polusi," kata Luhut.

Adapun kebijakan KBLBB diharapkan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesehatan melalui lingkungan hidup yang bebas polusi.

Sebab, beberapa dekade terakhir Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan akibat impor BBM yang belum terselesaikan. Di sisi lain Indonesia juga memiliki akses suplai energi listrik yang belum dapat dioptimalkan penggunaannya.