Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transportasi Umum Jadi Klaster Covid-19, DKI Evaluasi Ganjil Genap

Kompas.com - 08/09/2020, 07:02 WIB
Stanly Ravel,
Agung Kurniawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengevaluasi soal penerapan ganjil genap terkait munculnya klaster Covid-19 di transportasi umum.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, evaluasi dilakukan untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah nantinya aturan ganjil genap kembali dicabut atau tetap diteruskan.

"Kami selalu transparan dan menggunakan data dan menyampaikan data itu lengkap, jadi keputusan kebijakan selalu merujuk pada angka yang senyatanya terjadi di lapangan," ujar Anies, Selasa (8/9/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, DKI Diminta Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap

10 September

Ketika dipertegas soal nasib ganjil genap akan dilanjutkan atau tidak, Anies menegaskan bahwa keputusan soal itu akan disampaikan pada akhir masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, yakni pada 10 September nanti.

"Kita sedang menyiapkan satu paket bersama dengan nanti berakhirnya siklus PSBB. Karena PSBB kita berakhir tanggal 9, saat itu kita akan sampaikan paket kebijakan untuk fase berikutnya. Nanti akan diumumkan semuanya," kata Anies.

Seperti diketahui, sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa efek ganjil genap membuat peningkatan jumlah penumpang KRL dan Transjakarta.

Klaster baru

Kondisi tersebut memicu timbulnya klaster baru di sektor transportasi umum karena berdasarkan data, sebanyak 62 persen dari 944 pasien Covid-19 yang menjalani perawatan di Rusah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet merupakan pengguna transportasi umum.

Baca juga: Ada Klaster Covid-19 di Transportasi Umum, Transportasi yang Mana?

"Didapatkan data bahwa setelah adanya kebijakan ganjil genap untuk DKI Jakarta terdapat peningkatan untuk transportasi kereta api sebesar 3,5 persen, dari rata-rata 400.000 penumpang per hari," ucap Doni.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 juga meminta ke Pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi, sehingga upaya untuk mengurangi kerumunan bisa terlaksana.

Doni juga sudah mengingatkan kepada Kementerian PAN RB dan Juga BUMN, untuk membatasi mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
kalau ganjil genap motor diterapkan, bakal menimbulkan klaster baru di transportasi yaitu menumpuk y penumpang, dasar paijo gabener,,,!!?


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
[FULL] Kapolri soal Pantauan Arus Mudik Lebaran 2025: Fatalitas dan Keamanan Lebih Baik dari Tahun
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau