PSBB Surabaya, Pengusaha Bus Minta Kejelasan Operasi

Kompas.com - 29/04/2020, 09:22 WIB
Polisi memeriksa kendaraan bermotor saat hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di perbatasan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (24/4/2020). Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menerapkan PSBB dalam rangka percepatan penangan COVID-19 selama 14 hari dimulai 24 April hingga 7 Mei 2020. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SPolisi memeriksa kendaraan bermotor saat hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di perbatasan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (24/4/2020). Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menerapkan PSBB dalam rangka percepatan penangan COVID-19 selama 14 hari dimulai 24 April hingga 7 Mei 2020.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Selain di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) mulai diterapkan juga di Surabaya Raya. Tepatnya di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo.

Kebijakan ini sesuai dengan Pergub Jatim Nomor 18 Tahun 2020 yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang berlaku selama 14 hari mulai 28 April sampai 11 Mei 2020.

Ketua DPC Organda Surabaya Sunhaji Ilahoh, mengatakan, dengan berlakunya PSBB di Jawa Timur, sejumlah rute bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) maupun AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) harus berhenti beroperasi.

Baca juga: 4 Hari Larangan Mudik, Hampir 5.000 Kendaraan Berhasil Dipukul Mundur

 

Kemacetan lalu lintas terjadi di Bundaran Waru atau tepatnya di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, saat hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pahlawan, Selasa (28/4/2020).Dok. Dishub Surabaya Kemacetan lalu lintas terjadi di Bundaran Waru atau tepatnya di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, saat hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pahlawan, Selasa (28/4/2020).

Menurutnya, pengusaha angkutan umum harus diberi kejelasan kapan bisa kembali beroperasi dengan normal. Ia khawatir aturan PSBB terus diperpanjang, seperti halnya di Jakarta.

“Kami merasa bahwa Pergub ini tidak memberikan kejelasan kapan operasional akan dinormalisasi,” ujar Sunhaji, dalam video konferensi (26/4/2020).

“Kenapa penting? Karena ini berkaitan dengan kepastian anggota kami yang bernaung di bawah Organda, untuk beroperasi kembali karena terkait hak ekonomi untuk hidup,” katanya.

Baca juga: Harga SUV di Bursa Lelang, CR-V Rp 78 Juta, Pajero Sport Rp 180 Jutaan

 

Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasih dan Terminal Oso Wilangun (TOW) menghentikan operasional bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) setelah Pemkot Surabaya resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai hari ini, Selasa (28/4/2020).Dok. Pemkot Surabaya Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasih dan Terminal Oso Wilangun (TOW) menghentikan operasional bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) setelah Pemkot Surabaya resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai hari ini, Selasa (28/4/2020).

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah diminta memperhatikan pelaku usaha transortasi dari dampak corona, salah satunya dengan insentif.

Kemudian pengusaha angkutan juga mengharapkan adanya komunikasi dua arah yang jelas, terutama soal kapan bus-bus AKAP dan AKDP bisa kembali beroperasi.

“Saya kira perlu ada koordinasi teknis dengan pemerintah daerah, karena di daerah sama-sama mengeluh, tidak ada yang mengajak bicara. Pemerintah keluarkan kebijakan tanpa ada komunikasi dengan pelaku usaha,” ucap Sunhaji.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X