Tarik Ulur Larangan Bus AKAP di Tengah Pandemi Covid-19

Kompas.com - 31/03/2020, 08:32 WIB
Bus tingkat pertama Wonogiri-Jakarta buatan PT Putera Mulya Sejahtera, diluncurkan di Terminal Giri Adipura, Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (22/12/2016). PT Putera Mulya SejahteraBus tingkat pertama Wonogiri-Jakarta buatan PT Putera Mulya Sejahtera, diluncurkan di Terminal Giri Adipura, Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (22/12/2016).
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) membatalkan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk melarang operasional bus antarkota antarprovinsi ( AKAP), antarjemput antarprovinsi (AJAP), serta pariwisata dari dan ke luar Ibu Kota.

Sebelumnya, surat penghentian operasional yang resmi ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo ini berlaku mulai Senin (30/3/2020) pukul 18.00 WIB.

Ketika dikonfirmasi terkait pembatalan tersebut, Syafrin menjelaskan bahwa pembatalan dilakukan karena pemerintah akan mengkaji lebih dulu serta menunggu surat resmi pemberhentian dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ( BPTJ).

Baca juga: Kemenhub Cabut Larangan Operasi Bus AKAP di Jakarta

"Pelarangan atau penghentian AKAP dari dan ke wilayah Jakarta belum bisa dilaksanakan, karena sampai saat ini BPTJ belum mengeluarkan surat pembehentian layanan angkutan umum dari dan ke Jabodertabek," ucap Syafrin saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin (18/6/2018)Stanly Ravel Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin (18/6/2018)

Syafrin juga menjelaskan bila sebelumnya koordinasi sudah dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta dan BPTJ. Bahkan telah ada kesepakatan bila penghentian sementara akan dilakukan mulai 30 Maret 2020.

Namun, sampai surat keputusan Dishub DKI keluar, ternyata regulasi dari BPTJ sendiri belum terbit. Lantaran hal itu akhirnya penyelenggaraan penghentian sementara operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata ditunda.

"Jadi sudah ditunda, untuk sementara kita cabut atau batalkan dulu untuk dikaji lagi. Kita tunggu keputusannya dari Kemenhub dan lainnya, tapi untuk kapan penerapannya belum diputuskan," kata Syafrin.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, membenarkan hal tersebut. Menurut Budi, pembatalan dilakukan memang karena perlu adanya pengkajian lebih dulu.

Baca juga: Cegah Perluasan Corona, Bus AKAP Terancam Setop Beroperasi

Tampak bus-bus yang tengah menunggu keberangkatan di Gedung C Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (1/11/2019).Nicholas Ryan Aditya Tampak bus-bus yang tengah menunggu keberangkatan di Gedung C Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (1/11/2019).

"Saya sampaikan untuk ditunda dulu, kita akan kaji dan nanti akan disampaikan lagi," ucap Budi.

Adanya keputusan ini juga sempat membuat pihak pengusaha bus kaget dan mengaku bila kebijakan tersebut diterapkan sebelah pihak tanpa pemberitahuan lebih dulu.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X