Jadi Biang Kecelakaan, Pemberantasan Truk ODOL Tidak Bisa Ditawar

Kompas.com - 15/01/2020, 09:02 WIB
Petugas mengevakuasi salah satu kendaraan yang terlibat pada kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 92 Purwakarta, Jawa Barat, Senin (2/9/2019). Kecelakaan tersebut melibatkan sekitar 20 kendaraan yang mengakibatkan korban 25 orang luka ringan, empat orang luka berat dan delapan orang meninggal dunia. ANTARA FOTO/MUHAMAD IBNU CHAZARPetugas mengevakuasi salah satu kendaraan yang terlibat pada kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 92 Purwakarta, Jawa Barat, Senin (2/9/2019). Kecelakaan tersebut melibatkan sekitar 20 kendaraan yang mengakibatkan korban 25 orang luka ringan, empat orang luka berat dan delapan orang meninggal dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Di sela-sela upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) justru meminta untuk menunda pemberantasan tersebut sampai 2023 atau 2025.

Permintaan ini tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Setidaknya ada 5 poin keberatan yang disampaikan secara umum terkait penerapan kebijakan Zero ODOL secara penuh di tahun 2021.

Baca juga: Menperin Justru Minta Menhub Tunda Pemberantasan Truk ODOL

Kemenub mulai lakukan normalisasi truk yang kelebihan dimensi dengan cara dipotongKOMPAS.com/Ruly Kemenub mulai lakukan normalisasi truk yang kelebihan dimensi dengan cara dipotong

Padahal sebelumnya, Kemenhub telah berencana agar Indonesia bisa bebas dari truk obesitas pada 2021. Kendati demikian Kemenperin meminta agar Kemenhub mengkaji ulang aturan tersebut.

“Penolakan surat edaran No 21 Tahun 2019 dari Kemenhub dengan alasan mengganggu kinerja perekonomian adalah suatu hal yang absurd,” ujar Deddy Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), dalam keterangan resmi (14/1/2020).

“Dibandingkan dengan masalah untuk memacu laju perekonomian, masalah keselamatan di jalan tidak bisa ditawar lagi,” katanya.

Baca juga: Blokir STNK yang Mati 2 Tahun Resmi Berlaku, Kendaraan Jadi Barang Rongsokan

Aktivitas pengecekan kendaraan logistik di Tol Purbaluenyi KM 120 Ruas Cipularang. Pengecekan ini dalam rangka operasi over dimension over load (ODOL) yang dilakukan oleh PT Jasamarga Cabang Purbaleunyi,  Dinas Perhubungan Provinsi Jabar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan, dan Satlantas Polres Purwakarta, Kamis (12/9/2019).KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Aktivitas pengecekan kendaraan logistik di Tol Purbaluenyi KM 120 Ruas Cipularang. Pengecekan ini dalam rangka operasi over dimension over load (ODOL) yang dilakukan oleh PT Jasamarga Cabang Purbaleunyi, Dinas Perhubungan Provinsi Jabar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan, dan Satlantas Polres Purwakarta, Kamis (12/9/2019).

Menurut Deddy, angka kecelakaan di Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan ASEAN. Tercatat, sekitar 22.000 sampai 33.000 korban jiwa meninggal dunia di jalan setiap tahunnya, belum lagi ribuan lainnya yang mengalami cacat seumur hidup.

Ia juga menambahkan, angka kecelakaan terbesar memang didominasi oleh kendaraan roda dua yang mencapai 75 persen dari keseluruhan. Namun untuk kecelakaan di jalan tol truk tetap jadi biang kecelakaan pada sejumlah insiden.

“Kejadian kecelakaan di tol Cipularang dan Cipali lebih didominasi truk daripada bus. Kalau kecelakaan bus banyak disebabkan oleh pengemudi bus yang mengantuk, sedangkan kecelakaan disebabkan oleh truk terbanyak disebabkan oleh ODOL,” ucapnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X