Siap-Siap, Ojek "Online" Juga Bakal Diatur Pemerintah

Kompas.com - 05/07/2017, 12:02 WIB
screenshot screenshotscreenshot
Penulis Stanly Ravel
|
EditorAgung Kurniawan

Jakarta, KompasOtomotif - Pemerintah sudah memberlakukan Peraturan Menteri (PM) Nomor 26 Tahun 2017 mengenai revisi taksi online per 1 Juli 2017 kemarin. Pelaksanaan kali ini merupakan lanjutan dari beberapa poin yang sebelumnya sudah lebih dulu diterapkan guna menyetarakan bisnis taksi konvensioanl dan modern.

Baca : Taksi "Online" Tidak Terapkan Tarif Baru, ini Sanksinya

Setelah urusan dengan taksi online, lantas bagaimana upaya pemerintah mengatur jasa ojek online yang saat ini sudah menjamur tanpa ada kejelasan aturan main. Mengingat dalam Undang-undang No.22 tahun 2019 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor tidak termasuk sebagai moda angkutan umum.

Menangapi hal ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, menjelaskan, bahwa terkait ojek online pihaknya akan membahas kembali Undang-undangnya (UU) terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia mengatakan, DPR pun telah setuju untuk membahas hal tersebut.

"Berkaitan dengan ojek online, saya pikir kita harus bicara mengenai UU dahulu, DPR juga sudah setuju untuk membahas hal ini," kata Menhub dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (3/7/2017).

Sayangnya, Menhub tidak menjelaskan kapan kepastian pemahasan UU tersebut akan dimulai, dia hanya menegaskan bahwa pihaknya akan sesegera mungkin bertemu dengan DPR.

Baca : Selain Bertarif, Taksi "Online" Juga Wajib Balik Nama STNK

"Jadi angkutan roda dua ini harus kita bicarakan lebih dahulu, baru kita melakukan suatu formalitas terhadap ojek yang ada," ucap Menhub.

Kompas.com/Robertus Belarminus Ribuan diver GrabBike menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (5/1/2017).

Padahal bila melihat dari kacamata keselamatan di jalan raya, masih banyak ojek online yang menghiraukannya. Mulai dari cara berkendara, prilaku, sampai menyangkut soal kondisi kelayakan motor yang digunakan. Bahkan harusnya ojek online yang perlu pembatasan atau kuota, karena dengan jumlah yang cukup banyak saat ini, bila diperhatikan ojek online tidak ada ubahnya dengan ojek pangkalan.

Sebelumnya, Direktur Jendral (Dirjen) Perhubungan Darat Pudji Hartanto, perah mengatakan bahwa nantinya akan ada upaya untuk membuat aturan mengenai kejelasan ojek online. Hal ini memang penting dilakukan karena selama ini kebijakan ojek online diatur oleh pemerintah daerah, akibat tidak adanya regulasi yang jelas mengenai fungsinya untuk dijadikan transportasi umum.

Baca : Setelah Taksi, akan Ada Wacana Regulasi Ojek "Online" ?

"Satu-satu kita selesaikan. Sepeda motor itu ada aturannya tersendiri, tapi memang dalam undang-undang motor bukan untuk angkutan umum, kenapa ? karena sangat rawan dan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi untuk digunakan sebagai angkutan umum," ucap Pudji kepada KompasOtomotif beberapa waktu lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X