Kendaraan Tidak Bayar Pajak, Data Kepemilikan Bisa Dihapus

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar

Kendaraan Tidak Bayar Pajak, Data Kepemilikan Bisa Dihapus

Ruly Kurniawan

Kompas.com - 13/06/2024, 09:12 WIB

Kendaraan yang tidak dibayarkan pajak bisa dikenakan sanksi tilang Rp 500.000 sampai dihapuskan data kepemilikannya.

Kembali ke artikel...

Berikan Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

11 Komentar

Taufik Muhamad

10 bulan lalu

berlaku untuk seluruh rakyat..atau terkecuali pejabat pajak?

Ilul Anwar

10 bulan lalu

kapan ya pemutihan dki jakarta mohon infonya sodara ku

Horas

10 bulan lalu

suka suka loe bos kami rakyat manut doang 😮😮😮

Yan Daniel

10 bulan lalu

dengan kondisi saat ini, supaya dapat penghapusan denda pajak kendaraan bermotor untuk perpanjangan stnk di provinsi sulawesi selatan. menaikkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan dan membantu meringankan beban masyarakat.

Kho Zak

10 bulan lalu

jika data di hapus auto ketawa pencuri motor,,,

Elzassa Nugraha

10 bulan lalu

buat cari rumput aja kendaraannya di ladang/ sawa siapa yang nilang

Iwan Kurniawan

10 bulan lalu

kenapa bos? serius banget kalau sama yg nyumbang uang negara, tapi ke yg nguras uang negara/koruptor ga pernah serius

Tri Subekti

10 bulan lalu

kalo emang bener di hapus, kenapa masih ada progresif di kendaraan baru..? padahal udah 20 tahun jadi rongsokan... giliran duit di bilang kita nggak lapor, datanya masih ada... jangan suka nya bodohin rakyat.

Sinoelaqie Mergana

10 bulan lalu

mantap, sesah aja terus rakyatmu, ga usah mau tsu rakyat kenspa belum lunasi pajak kendaraan.

Adhi Cinema

10 bulan lalu

apa haknya menghapus ??? kendaraan yg dibeli sudah kena panak pembelian dll sehingga bisa keluar bpkb. orang goblog dan dzalim yg menghapus

1 balasan

Wardi Ardi

10 bulan lalu

semua barang keluaran pabrik kena pajak tambah nilai, kalau impor juga kena pajak impor, lalu dirakit pada pabrik rakitan maka setelah siap dikeluarkan dari pabrik rakitan dan dijual kena pajak tambah nilai (ppn) 10% dari harga faktur. maka kalau barang telah kena pajak lalu dikutip pajak lagi berka