Simulasi Perhitungan Pajak Kendaraan Usai Opsen Pajak Berlaku

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI resmi memberlakukan opsen pajak pada 5 Januari 2025 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Kebijakan ini membawa perubahan signifikan pada struktur komponen pajak kendaraan yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Salah satu perubahan penting adalah penambahan kolom baru untuk Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dikutip laman resmi Kementerian Keuangan, meskipun komponen utama dalam daftar pajak kendaraan tidak banyak berubah, terdapat beberapa penyesuaian tarif yang bertujuan untuk mengakomodasi pungutan opsen ini.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maksimal diturunkan dari 2 persen menjadi 1,2 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dengan tambahan opsen sebesar 66 persen dari nilai PKB terutang.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga turun dari 20 persen menjadi 12 persen dari NJKB, ditambah opsen 66 persen dari nilai BBNKB terutang. Komponen lain, seperti SWDKLLJ sebesar Rp 143.000 dan biaya administrasi, tidak mengalami perubahan.

Sebagai ilustrasi, berikut adalah simulasi perhitungan pajak kendaraan dengan NJKB sebesar Rp 300 juta:

Dengan menjumlahkan semua komponen tersebut, total pajak kendaraan yang harus dibayar adalah Rp 65.879.000

Contoh lain, misalnya A memiliki mobil dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebesar Rp 200 juta. Sesuai UU HKPD, tarif pajak PKB terutang yang harus dibayar sebesar 1,1 persen.

Berdasarkan tarif itu, perhitungan PKB terutang menjadi tarif 1,1 persen dikali NJKB Rp 200 juta, sehingga hasilnya berupa PKB terutang sebesar Rp 2,2 juta.

Pemilik mobil kemudian harus membayar opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 66 persen dari PKB terutang Rp 2,2 juta, sehingga menjadi Rp 1,45 juta.

Sesuai perhitungan tersebut, pemilik mobil harus membayar PKB terutang Rp 2,2 juta ditambah opsen pajak kendaraan bermotor Rp 1,45 juta atau total sebesar Rp 3,65 juta. 

Perlu dicatat penerapan opsen pajak tidak berlaku di DKI Jakarta. Ini disebabkan oleh pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan secara terpusat, tanpa pembagian ke kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta).

Dengan demikian, untuk pemilik kendaraan di Jakarta, total pajak yang harus dibayar tidak akan mencakup komponen opsen.

Ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia, di mana tarif opsen pajak dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing provinsi.