Masyarakat Harus Dipaksa Menggunakan Motor Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai merek yang baru terjun di pasar motor listrik, Volta mengatakan, jika ingin tren motor listrik berlangsung cepat maka masyarakat harus "dipaksa halus" memakai motor listrik.

Willty Awan, CEO Volta Indonesia Semesta (VIS) mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan yang memberikan keuntungan bagi pemakai memakai motor listrik dan membatasi pergerakan motor bensin.

"Karena masyarakat ini kan sebelumnya butuh edukasi, tetapi juga harus dibuat ada hambatan untuk penggunaan motor bensin. Kalau tidak peralihan ini tidak akan berjalan mulus," katanya kepada Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Oleh sebab itu, Willty mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuat beberapa kebijakan untuk mendorong keberadaan kendaraan listrik.

"Menurut pandangan saya, seperti di DKI ada kebijakan dan sebagainya bahwa kendaraan listrik bebas ganjil genap, itu adalah stimulan yang sangat bagus untuk pertumbuhan perkembangan motor listrik," katanya.

Willty mengatakan peralihan ini sebetulnya bukan hal baru. Contohnya seperti yang dilakukan saat masyarakat dipaksa pindah dari menggunakan minyak tanah ke LPG atau dari Premium ke Pertalite.

"Seperti dulu dari Premium ke Pertalite atau Pertamax. Itu juga sebetulnya Premium dibatasi kan, secara bertahap orang pindah ke Pertalite. Waktu konversi dari miyak tanah ke LPG juga sama, minyak tanahnya dikurangi," katanya.

Willty mengatakan, kalau sekarang harga motor listrik harganya sama dengan motor bensin maka kecenderungan orang akan tetap beli motor bensin.

"Apa yang membuat kita mau membeli motor listrik?, ini harus kita jawab dari diri kita sendiri dulu. Ini yang harus dilihat," katanya. 

"Kalau misal, swap battery dikendalikan pemerintah, sehingga harga motor elektrik akan turun kaena baterai itu mahal bisa sampai  Rp 6 juta - Rp 7 juta. Kalau itu kita keluarkan dari harga motornya, paling tinggal Rp 12 juta. Dari situ orang mungkin tertarik pakai motor listrik," katanya.

"Karena orang tinggal investasi Rp 12 juta sisanya bisa sewa baterai. Sistem sewa ini apple to apple seperti orang beli BBM," kata Willty.

Dalam sambutan pembukaan IIMS Motobike Hybrid Show 2020, Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal ILMATE, Kementerin Perindustrian mengatakan, pemerintah serius mendukung industrialisasi motor listrik dalam negeri.

Oleh sebab itu, pihaknya telah mengeluarkan berbagai fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh manufaktur. Pemerintah pusat dan daerah serta BUMN, juga sudah memberikan berbagai insentif untuk mendorong tumbuhnya pasar kendaraan listrik di dalam negeri.

"Di antaranya tarif PPNBM sebesar 0 persen, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor maksimal 30 persen dari dasar pengenaan BBNKB dan PKB, suku bungan 3,6 persen dari Bank BRI, down payment minimum 0 persen, diskon tambah daya listrik, dan pelat nomor khusus kendaraan listrik," katanya.