Dilema Ganjil Genap dan Jumlah Transportasi Umum yang Masih Kurang

JAKARTA, KOMPAS.com – Mulai Senin (3/8/2020), aturan ganjil genap kembali diterapkan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Dengan situasi pandemi yang masih terjadi, penerapan kebijakan ini dikhawatirkan dapat memperbesar penyebaran Covid-19 di angkutan umum.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, mengatakan, jumlah layanan angkutan umum harus ditambah untuk menghindari kepadatan yang sering terjadi.

“Kapasitas penumpang harus dikurangi agar dapat menegakkan physical distancing. Jika demand tidak berkurang dengan pola yang sama seperti sebelum pandemi transportasi tidak akan mencukupi,” ucap Djoko, dalam keterangan tertulis (3/8/2020).

Menurut Djoko, penerapan ganjil genap di tengah pandemi sangat dilematis. Di satu sisi, aktifnya kembali kegiatan masyarakat telah dan aksi social distancing telah membuat jalanan dipenuhi kendaraan pribadi.

Di lain sisi, agar tak macet kebijakan ganjil genap kembali dijadikan solusi. Namun jika masyarakat harus beralih, dikhawatirkan penyebaran klaster baru Covid-19 akan muncul.

Djoko menambahkan, transportasi umum ikut berperan memindahkan orang dengan virus (carrier) dari satu tempat ke tempat lain.

Terutama karena stasiun atau terminal merupakan tempat yang dipakai banyak orang dan tidak bisa dibersihkan secara maksimal. Apalagi wilayah Jabodetabek menjadi tempat berkumpulnya puluhan juta jiwa setiap harinya.

Ketakutan orang menggunakan angkutan umum tentu tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Namun bedanya, kota-kota besar di negara maju telah memiliki layanan transportasi yang lebih baik.

“Yang bisa dilakukan berupaya meyakinkan warganya tetap menggunakan angkutan umum dengan menyediakan layanan tambahan,” ujar Djoko.

“Untuk perjalanan jarak pendek dapat menggunakan sepeda dan berjalan kaki. Infrastruktur jaringan sepeda dan jalan kaki dibuat semakin bagus dan nyaman,” katanya.