Avanza dan Veloz Bisa Kena Pembatasan Pertalite, Ini Kata Toyota

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana untuk membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dalam waktu dekat, guna mengoptimalkan distribusi.

Kabar terbaru, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyebut saat ini data-data yang dibutuhkan sudah tersedia dan terintegrasi dengan database milik Kepolisian Republik Indonesia.

Sementara pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut draft revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014 sebagai payung hukum kebijakan itu, sudah disampaikan.

Baca juga: Simak Daftar Mobil Hybrid yang Dipamerkan di IIMS 2023

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Bahan Bakar Minyak bersubsidi Pertalite di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Depok, Jawa Barat kosong, Rabu (3/8/2022). Kuota BBM subsidi akan habis pada akhir tahun ini. Konsumsi BBM jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan bakal mencapai 28 juta Kiloliter. Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta Kiloliter, sehingga diprediksi hanya bertahan sampai September 2022.

Bocorannya, dalam revisi tersebut pembatasan BBM bersubsidi akan dilakukan sesuai dengan kapasitas mesin. Untuk motor, hanya yang di bawah 250 cc. Sedangkan mobil, di bawah 1.400 cc.

Sehingga besar kemungkinan, mobil Toyota Avanza Cs akan jadi salah satu kendaraan yang terkena pembatasan pembelian Pertalite.

Dengan wacana terkait, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy memberikan tanggapannya. Namun ia enggan mengungkapkan lebih jauh karena aturan pembatasan belum putus.

Baca juga: Komentar Pengunjung IIMS 2023 pada Esemka Bima EV

KOMPAS.com/Adityo Wisnu All New Toyota Avanza

"Ini kan isu-nya baru wacana, jadi kita lihat dulu kira-kira seperti apa regulasi maupun aturannya. Tetapi kan memang produk kita sudah ramah lingkungan," ucap dia di sela-sela gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di Jakarta, Kamis.

"Menurut saya, yang penting itu bukan masalah economical maupun fuel consumption. Tapi kita bicara masalah emisi juga, ini problem seluruh negara termasuk Indonesia. Ini apakah arahnya ke sana, kita menunggu juga," lanjut Anton.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyatkan revisi Perpres 191 Tahun 2014 belum putus karena dulu izin prakarsa beleid tersebut masih berada di Kementerian lain.

Baca juga: Esemka Punya Peluang Jadi Kendaraan Angkatan Darat

"Karena prakarsanya berbeda, dibutuhkan proses administrasi dan itu posisinya telah kita sampaikan apa yang dibutuhkan. Untuk substansinya kita sudah final," kata dia dalam Konferensi Pers ESDM Tahun 2022 dan Program Tahun 2023, Senin (30/1/2023).

Namun, Tutuka belum bisa membeberkan lebih jauh detail aturan pembatasan yang bakal dimuat dalam beleid tersebut. Ia memastikan pihaknya kini masih menunggu keputusan resmi soal izin prakarsa tersebut.

"Sekarang sudah proses. Termasuk draft-nya juga sudah disampaikan. Saat ini kita masih belum ada statement resmi bahwa itu sudah bisa dilanjutkan," ucanya.