Larangan Penggunaan Sepeda Listrik Mulai Menyebar ke Wilayah Lain

Kompas.com - 26/12/2022, 15:21 WIB

Gilang Satria,

Azwar Ferdian

Tim Redaksi

Gilang Satria

Penulis

Azwar Ferdian

Editor

Lihat Foto

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat menjajal sepeda listrik di jalur sistem satu arah (SSA), Jumat (23/9/2022).(KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH)

Sepeda listrik dan sepeda motor hybrid inovasi siswa dan guru SMKN 1 Nglipar Gunungkidul D.I. Yogyakarta.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat mencoba sepeda listrik di Balaikota Semarang

Satlantas Polres Kapuas, Kalimantan Tengah, mulai mengikuti langkah Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, yang melarang pengguna sepeda listrik di jalan raya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong pemakaian kendaraan listrik baik mobil dan motor listrik. Paling terbaruyakni Desember 2o022, pemerintah akan memberikan subsidi buat pembelian kendaraan listrik.

Pemberian subsidi diharapkan dapat merangsang masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik nol emisi.

Subsidi mobil listrik sebesar Rp 80 juta, kendaraan hybrid Rp 40 juta, motor listrik Rp 8 juta, dan motor konversi Rp 5 juta.

Namun sebelumnya pada Juli 2022, timbul polemik di masyarakat soal penggunaan kendaraan listrik tepatnya sepeda listrik. Dimulai dengan keputusan Polrestabes Makassar yang melarang pengguna sepeda listrik di jalan raya.

DOK.Laman Ditjen Diksi Sepeda listrik dan sepeda motor hybrid inovasi siswa dan guru SMKN 1 Nglipar Gunungkidul D.I. Yogyakarta.

Alasannya ialah soal keselamatan. Polrestabes Makassar menilai sepeda listrik bahaya jika dipakai di jalan raya karena spesifikasinya berbeda dengan motor listrik.

Di sisi lain masyarakat masih belum cukup paham untuk membedakan mana motor listrik dan mana sepeda listrik.

Padahal keduanya berbeda, dan akan menimbulkan bahaya jika berjalan pada suatu jalan yang sama. Seperti sepeda listrik yang dioperasikan di jalan raya.

Langkah Polrestabes Makassar yang melarang pengguna sepeda listrik di jalan raya disambut baik dan mulai diikuti wilayah lain. Salah satunya Satlantas Polres Kapuas, Kalimantan Tengah.

Satlantas Polres Kapuas mulai menegur pengguna sepeda listrik di jalan raya, terutama jika penggunanya anak di bawah umur tanpa menggunakan kelengkapan keselamatan seperti helm.

KOMPAS.COM/Dok. Humas Pemkot Semarang Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat mencoba sepeda listrik di Balaikota Semarang

“Agar diketahui bersama, syarat-syarat mengendarai sepeda listrik telah diatur sesuai dengan Permenhub Nomor 45 Tahun 2020,” kata AKP Sugeng, dikutip dari NTMC Polri, Sabtu (16/7/2022).

AKP Sugeng mengimbau kepada orangtua untuk lebih bijak memberikan alat moda transportasi yang berkeselamatan, apalagi kepada anak di bawah umur.

“Saya menilai pengguna sepeda listrik cukup rawan rawan terjadinya kecelakaan dengan menggunakan jalan ramai tanpa menggunakan kelengkapan keselamatan, apalagi dioperasikan anak di bawah umur dengan dilepas begitu saja,” imbuhnya.

Satlantas Polrestabes Makassar mengeluarkan larangan penggunaan sepeda listrik bertenaga baterai di jalan raya karena dianggap berbahaya.

Foto: NTMC Polri Satlantas Polres Kapuas, Kalimantan Tengah, mulai mengikuti langkah Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, yang melarang pengguna sepeda listrik di jalan raya.

Larangan ini dikeluarkan setelah menilai masyarakat ambigu antara sepeda listrik dan sepeda motor listrik. Bukan cuma larangan, polisi mengimbau sepeda listrik tidak dijual lagi ke masyarakat.

Sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Selain sepeda listrik, aturan ini juga mengatur tentang Otopet, skuter listrik, hoverboard, dan sepeda roda satu.