Polisi Akan Sesuaikan Aturan Pengurusan SIM dan STNK Wajib Punya BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Korlantas Polri menyatakan akan mendukung penuh instruksi baru dari Presiden Joko Widodo yang ingin mengimplementasikan BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan berbagai layanan masyarakat.

Termasuk di antaranya, mengenai pengurusan atas Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Jadi, BPJS yang aktif menjadi salah satu syarat utamanya selain yang sudah ada.

Instruksi soal BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Aturan ini berlaku mulai 6 Januari 2022.

Baca juga: Segini Biaya Resmi Uji Emisi Sepeda Motor di DKI Jakarta

polri.go.id Ilustrasi cara dan prosedur membuat SIM lama dan Smart SIM

"Kami semua harus memahami serta mendukung kebijakan pemerintah. Cara pandangnya harus kita lihat dari keinginan pemerintah membangun semangat persatuan dan kebersamaan seluruh warga," kata Kasubdit STNK Korps Lalu-lintas Polri Komisaris Besar Taslim Chairuddin, Rabu (23/2/2022).

Adapun semangat persatuan dan kebersamaan itu, lanjut dia, dituangkan dengan wajib menjadi peserta aktif BJS.

Namun, dalam menegakkan aturan tersebut ada tiga skema yang harus diperhatikan. Pertama mengubah regulasi terlebih dahulu, khususnya Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang regident ranmor, yaitu dengan menambah persyaratan layanan regident kendaraan bermotor dengan kartu peserta aktif BPJS.

Kedua setelah regulasi siap, khusus terkait layanan STNK, Polri lebih dahulu harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait bagaimana implementasinya.

Baca juga: Demi Keselamatan, Wajib Lakukan Ini Sebelum Mulai Mengemudikan Mobil

KOMPAS.com/Bagus Supriadi Cara mencari kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan mudah lewat ponsel

"Oleh karena ketika layanan STNK kami tolak atau tunda jika belum ada kartu BPJS akan berdampak pada keterlambatan pembayaran pajak," kata dia.

"Jika keterlambatan itu berdampak pada pengenaan denda pajak ini pasti menimbulkan persoalan dan kemungkinan gejolak, kita harap, keduanya dapat berjalan secara sinkron," lanjut Taslim.

Ketiga, menurut dia Polri juga perlu waktu untuk sosialisasi ke anggota dan masyarakat. Namun belum diungkap kapan sosialisasi akan mulai dilakukan.