Impor Bus Listrik Bikin Industri Karoseri Cuma Jadi Penonton

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa waktu lalu, salah satu operator bus TransJakarta sudah mengimpor puluhan bus listrik ke Indonesia. Semua bus tadi didatangkan secara utuh atau Completely Built Up (CBU) dari Cina dengan merek BYD.

Padahal karoseri di Indonesia juga sudah mampu membuat bodi bus listrik. Misalnya seperti karoseri Piala Mas yang membuat bodi untuk PT INKA, New Armada yang membuat bodi bus listrik utuk PT Mobil Anak Bangsa, dan Laksana dengan bodi eCityline yang dipasang ke sasis BYD.

Alvin Arman, Commercial Director CV Laksana menyayangkan kalau bus listrik yang di Indonesia harus CBU. Padahal karoseri di Indonesia sudah sangat siap untuk memproduksi bodi bus listrik.

Baca juga: Polisi Berencana Kurangi Ruas Jalan yang Terkena Ganjil Genap

KOMPAS.com/Stanly PT Mobil Anak Bangsa (MAB) resmi melakukan serah terima perdana bus listriknya kepada PT Paiton Energy.

Masuknya bus listrik secara utuh salah satunya dikarenakan Bea masuknya mengalami pemotongan, asalnya 50 persen menjadi hanya 5 persen. Sedangkan jika mendatangkan sasisnya saja, Bea masuk tetap 40 persen.

“Dengan kebijakan ini tentunya akan mendorong para importir untuk memasukkan bus listrik dalam kondisi CBU, tidak lagi dalam bentuk sasis yang dimana kemudian bodinya dikerjakan oleh kami dari industri karoseri,” ucap Alvin kepada Kompas.com, Senin (23/8/2021).

Jika kebijakan ini dibiarkan, industri karoseri pembuat bodi bus di Indonesia hanya menjadi penonton. Alvin berharap ada revisi dari kebijakan ini yang lebih melindungi industri karoseri dalam negeri.

Baca juga: Harga Lebih Terjangkau, Rocky 1.200 cc Didaulat Jadi Backbone

DOK. DELIMA JAYA Bus listrik Skywell

“Selain itu juga akan berdampak dengan para APM yang sudah berinvestasi cukup besar dan sedang mempersiapkan produk sasis bus listriknya untuk dirakit di Indonesia. Jangan sampai dengan dibiarkannya kebijakan ini mereka malah memilih untuk impor saja secara utuh semuanya,” kata Alvin.

Kemudian, Alvin berharap untuk pengadaan bus atau jasa layanan operasi bus yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah agar bisa memprioritaskan produksi dalam negeri.

“Kita harapkan bisa didukung juga dari pemerintah dengan memprioritaskan pembeliannya jika memang ada kebutuhan tersebut. Kalau regulator sudah membuat kebijakan yang memprioritaskan bus yang dirakit di dalam negeri, pasti para operator bus juga akan mengikutinya dengan senang hati,” ucapnya.