Kena Efek Pandemi, Muncul Ide Pemerintah Beli Layanan Angkutan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com – Dampak pandemi Covid-19 telah merambah ke sektor transportasi, khususnya bisnis transportasi umum. Sepinya penumpang telah membuat pengusaha mengurangi jumlah karyawan, sampai berhenti beroperasi

Untuk membantu para pengusaha yang terkena dampak virus corona, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, mengusulkan Kementerian Perhubungan bisa merilis program pembelian layanan (buy the service).

“Untuk membangkitkan bisnis transportasi umum di daerah, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengeluarkan program buy the service,” ucap Djoko, dalam keterangan tertulis (26/6/2020).

Baca juga: Plus Minus Duduk di Atas dan Bawah Saat Naik Bus Tingkat

Lihat Foto

Sejumlah angkutan umum Mikrolet berhenti di Terminal Kampung Melayu, Jakarta berapa waktu lalu. (ANTARA/Reza Fitriyanto)

“Adanya program ini cukup menghibur para pengusaha transportasi umum di daerah yang kondisinya terpuruk,” katanya.

Menurut Djoko, angkutan massal perkotaan bisa diserahkan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing.

Pasalnya angkutan massal perkotaan merupakan kebutuhan publik, sehingga pemerintah harus menjadi penanggung risiko dalam hal penyediaan layanan tersebut.

Baca juga: Ternyata Ini Penyebab Mika Lampu Mobil Buram dan Menguning

Lihat Foto

Calon penumpang antre menunggu bus TransJakarta di Halte Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2020). Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar dan melakukan evaluasi atas terjadinya antrian panjang di halte Transjakarta, dengan hanya mengoperasikan 13 koridor bus mulai pukul 06.00 sampai 18.00 WIB dengan jarak waktu kedatangan bus (headway) 20 menit sekali, dampak dari penerapan social distancing.(ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Operator wajib menjalanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah hanya bisa memberikan lisensi pelaksanaan kepada operator yang memenuhi kualifikasi.

Pemerintah juga wajib mensubsidi 100 persen biaya operasional kendaraan yang diperlukan untuk melaksanakan SPM yang ditetapkan. Di samping itu, pemerintah harus menerapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran SPM.

“Standard minimal ditetapkan oleh Pemerintah agar layanan angkutan memiliki kualitas dan pelayanan yang prima,” ujar Djoko.

Baca juga: Penerapan Euro 4 Mundur, Isuzu Panther Enggak Jadi Disuntik Mati

Lihat Foto

Sejumlah penumpang menaiki bus Transjakarta di Jakarta, Selasa (17/3/2020). PT Transjakarta akan menambah rute perjalanan menjadi 123 rute dan menambah jam operasional, hal ini untuk mengurangi antrean panjang yang terjadi di beberapa halte pada Senin (16/3/2020) kemarin.(ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Untuk keamanan, misalnya dengan menyediakan kamera CCTV, kartu pengenal bagi pengemudi (ID Card) dan tombol hazard.

Selain itu keselamatan, misalnya ada SOP pengoperasian kendaraan, SOP keadaan darurat. Tak ketinggalan kenyamanan, misalnya suhu dalam bus, kebersihan, dan penerangan.

Kemudian keterjangkauan, misalnya akses yang mudah dan tarif yang murah. Berikutnya kesetaraan, seperti menyediakan kursi prioritas.

Termasuk juga keteraturan, seperti waktu tunggu yang pasti, kecepatan perjalanan dan waktu berhenti di halte. Serta kesehatan, misal memasang kamera yang dapat mendeteksi suhu tubuh para penumpang, dan penyemprotan disinfektan sebelum kendaraan beroperasi.