Kemenhub: Jika Mudik Dilarang, Jalan Tol Tutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa salah satu skenario yang diambil jika mudik Lebaran 2020 dilarang adalah menutup akses jalan tol.

Direktur Jenderal Perhubungan Daerah Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, alternatif ini dilakukan untuk memaksimalkan upaya pencegahan masyarakat berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya, baik menggunakan transportasi umum maupun pribadi.

"Kalau sudah muncul larangan berarti skenario kita melarang seluruh angkutan umum, kendaraan prihadi, dan sepeda motor yang mudik. Nanti kalau dilarang akan diberlakukan demikian (penutupan jalan tol)," katanya di Jakarta, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Kemenhub Bicara Kemungkinan Adanya Larangan Mudik

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Ilustrasi Tol Cipali saat dipakai pemudik musim lebaran 2019

Namun, perencanaan dan teknis mengenai hal tersebut belum bisa dijelaskan lebih jauh. Sebab hingga saat ini belum ada kepastian terkait mudik 2020.

Pelarangan mudik rencananya akan kembali dibahas bersama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Budi mengatakan, seluruh jajaran estelon 1 Kemenhub sudah sepakat untuk melarang mudik Lebaran 2020.

Baca juga: Tiket Bus Mudik Lebaran 2020 Sudah Mulai Dipesan

ANTARA FOTO/DZIKI OKTOMAULIYADI Sejumlah kendaraan pemudik dari Sumatera meninggalkan kapal roro di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Minggu (9/6/2019). Puncak arus balik di Pelabuhan Merak diprediksi terjadi pada H+4 hari Minggu (9/6) karena para pemudik akan kembali bekerja pada hari Senin (10/6).

"Kemarin diskusi-diskusi kita dengan yang lain itu kita kayanya semakin kuat, semakin kuat, message yang kita bangun adalah larangan mudik," ujarnya

Adapun aturan tertulis mengenai larangan ini rencananya bakal tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan. Dikatakan, salah satu sanksi untuk masyarakat yang ngotot mudik adalah dikembalikan ke wilayah asal pemberangkatan.

"Perencanaan Peraturan Menteri-nya sudah siap kita, sudah di biro hukum. Nanti (sanksi) paling teringan ialah dikembalikan," ujar Budi.