Dibandingkan Ganjil Genap, Jalan Berbayar Diklaim Lebih Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dianggap sebagi langkah paling efektif untuk menekan dan mengurai kemacetan Ibu Kota melalui pengekangan kendaraan pribadi.

Menurut pemerhati transportasi Budiyanto, dari beberapa upaya pembatasan lalu lintas yang pernah dilakukan di Jakarta, seperti 3 in 1 dan ganjil genap, ERP merupakan jurus yang paling tepat.

"Skema 3 in 1 pernah dicoba, tetapi tidak efektif dan menimbulkan permasalahan sosial serta tindak pidana lainnya," ucap mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto dalam keterangan resminya, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Jalan Berbayar Juga Harus Berlaku untuk Sepeda Motor

Permasalahan sosial dan tindak pidana yang dimaksud dari skema 3 in 1, seperti munculnya joki atau penumpang bayaran, eksploitasi anak kecil, kejahatan mengambil barang di mobil yang ditumpangi, dan lainnya.

KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARI Ilustrasi tilang pada pelanggar lalu lintas pengguna mobil di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara yang, Selasa (10/9/2019)

Setelah cara tersebut dinilai tidak efektif, lalu pemerintah mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan pembatasan mobil pribadi melalui pelat nomor ganjil genap sejak 2016. Hasilnya, menurut Budiyanto, menunjukkan indikasi yang cukup bagus.

Berdasarkan kajian dari Dinas Perhubungan (Dishub), akibat sistem ganjil genap, terjadi peningkatan kecepatan, perubahan travel time, penurunan volume, penurunan tingkat polusi, dan perubahan mindset untuk beralih ke kendaraan umum.

Namun, aturan ganjil genap dinilai hanya akan berdampak untuk jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang masih kurang akibat adanya fenomena lain yang muncul.

Baca juga: ERP di Jalan Penghubung Jakarta, Ini Kata Pengamat

Instagram/TMC Polda Metro Jaya Sebuah mobil yang ditindak polisi pada Kamis (26/7/2018). Dari foto, terlihat mobil yang ditindak menggunakan dua pelat nomor, masing-masing B 2276 TZA dan B 2279 TZA. Tujuannya untuk mengakali peraturan ganjil genap.

Sebagai contoh, Jumlah kendaraan yang akan terus bertambah seiring perkembangan waktu, masyarakat kelas menengah ke atas yang membeli dua mobil dengan pelat nomor berbeda, munculnya pelanggaran hukum lain seperti pemalsuan pelat nomor, dan lainnya.

"Dari beberapa skema pembatasan lalu lintas di atas, dari beberapa indikator yang muncul dari kacamata lalu lintas, belum memberikan kontribusi maksimal kaitannya dengan peningkatan kualitas kinerja lalu lintas. Dengan alasan tersebut, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah yang berupaya membuat terobosan yang efektif untuk mengurai kemacetan melalui skema ERP," ujar Budiyanto.

Baca juga: Tahun Depan Margonda, Daan Mogot, dan Kalimalang Terapkan Jalan Berbayar

Shutterstock Ilustrasi SRP atau jalan berbayar

Budiyanto menjelaskan, ERP merupakan cara yang paling tepat mengurangi kemacetan. Sebab, dengan adanya sistem jalan berbayar tersebut, pengguna kendaraan pribadi akan dihadapkan dengan beberapa situasi yang bisa mengubah mindset dan argumen yang ada, seperti:

a. Pengguna jalan hanya ada dua pilihan, akan melalui lokasi/ruang ERP atau tidak.
b. Melalui lokasi ERP dengan risiko membayar dan memilih alternatif di luar lokasi ERP berarti tidak bayar.
c. Hasil dari pungutan ERP sebagai masukan PNBP (penghasilan negara bukan pajak/peningkatan penghasilan negara).
d. Dapat digunakan untuk membangun, memelihara sarana dan prasarana jalan, serta fasilitas pendukungnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
e. Ada outcome (nilai tambah terhadap program tersebut).