Pro Kontra Bea Balik Nama dan Solusi Tekan Kendaraan Pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di DKI Jakarta, disambut baik oleh pengamat tranportasi Darmaningtyas. Pasalnya, dengan BBNKB naik menjadi 12,5 persen otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan populasi kendaraan baru.

Darma menjelaskan, langkah Pemerintah Provinsi (Pemprvo) DKI yang akan mengerek tarif kepemilikan kendaraan baru sebesar 2,5 persen dari BBNKB, merupakan suatu rangkaian penting yang perlu diambil guna menangani kemacetan Ibu Kota.

"Pajak kendaraan bermotor bagi kota-kota atau daerah pada umumnya adalah salah satu sumber pendapatan asli, tapi bagi Pemprov DKI pajak kendaraan bermotor merupakan instrumen untuk pengendalian pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi," ucap Darma saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/6/2019).

Baca juga: YLKI Anggap Kenaikan BBNKB di DKI Tidak Tepat

Menurut Darma, naiknya pajak kendaraan pribadi di Jakarta dapat dipahami sebagai mekanisme yang berkesinambungan. Artinya, selain dari pajak, pemerintah juga harus konsisten untuk mengeluarkan kebijakan lain yang serupa dengan tujuan mengendalikan populasi kepemilikan kendaraan pribadi.

Mulai dari menaikkan tarif parkir, tol, bahkan yang paling sensitif sekalipun, yakni bahan bakar minyak (BBM). Dengan demikian, orang akan berfikir dua kali dan menganggap memiliki kendaraan pribadi itu jauh lebih mahal dibandingkan naik angkutan umum.

KOMPAS.com/Gilang Selama 9 hari, Telkomsel IIMS 2019 berhasil menarik 425.211 pengunjung

Secarah terpisah, sebelumnya Ketua Umum Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) TUlus Abadi, justru menolak adanya kenaikan tarif BBNKB di Jakarta. Menurut dia, tujuan dari Pemprov menaikkan BBNKB tidak sesuai bila dikaitkan dengan kepemilikan kendaraan pribadi.

Baca juga: Tanggapan Gaikindo soal Rencana Kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan

"Kalau naik 2,5 persen rasanya tidak akan signifikan membuat orang berpikir ulang membeli kendaraan baru. Jadi bila dikaitkan dengan mencegah kemacetan itu juga tidak tepat," kata Tulus.

Stanly/KompasOtomotif Ilustrasi kemacetan Jakarta

"Harusnya untuk menekan kemacetan itu didorong dengan adanya kebijakan pembatasan kendaraan, seperti ganjil-genap atau menerapkan electronic road pricing (ERP) yang dari dulu sampai saat ini tidak ada kejelasannya. Jadi tidak akan berefek, yang ada hanya menjadi menggali pendapatan dari pajak saja, ujungnya memberatkan konsumen," kata dia.