Berkaca pada Pengembangan Mobil Listrik Negara Tetangga

Bangkok, KOMPAS.com – Era kendaraan dengan sistem elektrifikasi memang lagi membahana di seluruh belahan dunia. Beragam isu digulirkan guna mendukungnya, terutama polusi udara dan penghematan sumber daya alam yang semakin menipis. Alasan ini juga yang kemudian membuat tiap negara berlomba-lomba menciptakan ekosistem yang nyaman bagi pengembangan kendaraan listrik.

Kalau bicara soal ambisi China yang bertekad menjadi poros kendaraan listrik di dunia, memang sudah dilakukan, dan mulai terlihat beragam arah kebijakan ke sana. Amerika Serikat, pasar otomotif terbesar kedua di dunia, sudah punya Tesla yang mengguncang persaingan di segmen mobil premium lewat mobil listriknya.

Lantas bagaimana dengan Indonesia?

Mengutip Peraturan Presiden No 22 Tahun 2017, tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Isinya, fokus untuk mendorong pihak-pihak kunci untuk memenuhi target penurunan polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Salah satunya, adalah merekayasa kebijakan di sektor transportasi, termasuk otomotif di dalamnya.

Baca juga : Masih Banyak Pertanyaan Buat Regulasi Mobil Listrik

Dalam regulasi itu, pemerintah menargetkan pengembangan kendaraan bertenaga listrik atau hibrida pada 2025, akan mencapai populasi 2.200 unit untuk mobil dan 2,1 juta unit sepeda motor. Tetapi, belum ada kerangka kebijakan soal mekanisme pengembangan kendaraan hibrida dan listrik di Indonesia, seperti apa.

Sebagai negara dengan pasar otomotif terbesar di ASEAN, tentu Indonesia punya kepentingan yang besar sebagai lokasi pengembangan kendaraan listrik. Jangan sampai, nantinya hanya menjadi pasar dari negara-negara ambisius lain yang gencar menggulirkan beragam kebijakan mobil listrik.

Namun, sampai sekarang, regulasi yang dijanjikan awal Januari 2018 kelar itu, belum juga resmi keluar. Sekarang, sambil menunggu regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah Indonesia, ada baiknya membandingkan tiga negara berkembang yang kondisinya mirip-mirip dengan Indonesia. Kesimpulan ini coba KOMPAS.com rangkum, lewat berbagai pemberitaan di media dan beberapa sumber internal agen pemegang merek (APM) di Indonesia.

Bangkokpost.com Ilustrasi mobil listrik Thailand.

Thailand

Pertama Thailand. Pemerintah negara dengan kemampuan produksi otomotif terbesar di ASEAN ini punya target yang masif. Pada 2018, Thailand mengejar mendirikan 100 stasiun pengisian baterai (charging station). Kita bicara charging station yang idel di sini, bukan sekedar tiang listrik yang kemudian diberikan colokan dan meteran listrik.

Baca juga : Mobil Listrik Mitsubishi Dites Menperin Akhir Tahun

Para 2038, Thailand menargetkan jumlah populasi kendaraan hibrida dan listrik, mencapai 1,2 juta unit. Guna mencapai target ini, persiapan sudah dilakukan pemerintah Thailand, dalam bentuk kebijakan dan kondisi update saat ini, berikut ini:

-          Target investasi 600 miliar baht setara Rp 255,8 triliun pada 2017 khusus untuk pengembangan proyek kendaraan hibrida dan listrik.

-          Memperbolehkan 100 persen kepemilikan lokal.

-          Membebaskan keharusan penyerapan konten lokal (komponen) dan kewajiban ekspor kendaraan.

-          Membebaskan transaksi menggunakan nilai mata uang asing.

-          Memberikan tax holiday (pembebasan pajak) pada Pajak Penghasilan Perusahaan. Penurunan impor duty (bea masuk) untuk barang modal (permesinan), bahan baku mentah. Khusus untuk impor bahan baku mentah yang nantinya mau diekspor, bebas pajak sama sekali.

Baca juga : Apakah Mobil Listrik Benar-benar Ramah Lingkungan?