Ingat, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Tak Berlaku di Jakarta

KLATEN, KOMPAS.com - Pemerintah daerah di sejumlah wilayah Indonesia telah mulai menerapkan pungutan tambahan berupa opsen sebesar 66 persen terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) per 5 Januari 2025.

Namun, opsen pajak tidak berlaku di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) karena memiliki struktur pemerintahan berbeda dengan provinsi lain.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan, sebagai daerah otonom tingkat provinsi tanpa adanya kabupaten atau kota otonom di bawahnya, Jakarta tidak memerlukan mekanisme opsen.

Baca juga: Viral Cerita Warganet Bayar Pajak Kendaraan Kena Opsen 66 Persen

"Provinsi Jakarta tidak memungut atas opsen PKB, opsen BBNKB dan Opsen MBLB," kata Lusiana mengutip Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Pengorbanan Yesus adalah Bukti Cinta Terbesar

Artikel Kompas.id

Putusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Adanya opsen pajak bertujuan menggantikan mekanisme bagi hasil pajak yang sebelumnya diterapkan untuk mendistribusikan pendapatan antara provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan sistem pemerintahan Jakarta yang terpusat pada tingkat provinsi, kebutuhan akan mekanisme opsen tidak relevan.

Baca juga: Diler Sebut Opsen Pajak Bikin Penerbitan STNK Lebih Lama

Lihat Foto

Cara baca opsen pada pajak kendaraan bermotor(dok.Kemenkeu)

Meski tanpa opsen, Jakarta tetap memastikan pendapatan daerah yang memadai melalui pajak-pajak lain yang telah ditetapkan.

“Kami mengimbau dan berharap agar masyarakat dapat bersama-sama menyelaraskan persepsi terkait pemungutan pajak agar dapat tercapai tujuan bersama,” ucap Lusiana.