Kritikan terhadap Subsidi Kendaraan Listrik di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Insentif kendaraan listrik kini masih digelontorkan oleh pemerintah untuk meringankan masyarakat yang ingin membeli kendaraan berbasis baterai di Tanah Air.

Namun, hal tersebut justru mendapatkan kritikan dari sejumlah pengamat.

Pengamat tata kota, Nirwono Yoga, mengatakan bahwa dengan pemerintah menggunakan kampanye untuk beralih ke kendaraan listrik justru memanjakan orang untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Baca juga: Jangan Asal Pasang Paint Protection Film untuk Lindungi Cat Mobil

Permasalahan utamanya, yakni kemacetan, masih tetap ada dan timbul masalah baru.

"Tapi dengan subsidi seperti itu tidak akan memberikan banyak perubahan. Kota-kota kita ini tetap akan macet. Bedanya tidak berasap dan tidak bersuara. Namun, yang jadi PR berikutnya adalah soal sampah baterai. Kita belum punya pengolahan sampah baterai itu secara teknis tuntas," katanya pada acara konferensi pers bersama MTI di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Menurut Nirwono, transportasi umum atau massal harus jadi kebutuhan dasar setiap kota.

Lihat Foto

Kondisi kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (26/1/2025). Pada momentum libur panjang cuti bersama, volume kendaraan di jalur Puncak melonjak drastis.(KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN)

Baca juga: Layanan Purna Jual Maxus, Mewah dan Personal untuk Konsumen

Maka dari itu, dalam anggaran APBN wajib ada untuk insentif kendaraan umum.

"Kenapa? Kalau di dunia, transportasi umum adalah tulang punggung perkembangan kota. Nah, ini yang tidak terjadi di sebagian kota di Indonesia. Itulah mengapa justru perkembangan kotanya tidak tertata, justru transportasinya baru masuk," katanya.

Supaya sebuah kota berkelanjutan tercapai, Nirwono mengatakan, hal itu bisa dicapai bila warga di suatu negara 80 persen menggunakan transportasi umum.

Hal itu tentunya bisa mencontoh masyarakat di Singapura dan Tokyo.

Pada acara yang sama, Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, mengatakan bahwa membeli kendaraan pribadi dengan bantuan subsidi tidak akan jauh lebih irit.

Justru, menurutnya, yang lebih hemat adalah menggunakan kendaraan umum.

Maka dari itu, dirinya menyarankan agar alokasi dana subsidi dari pemerintah sebaiknya untuk transportasi umum.

"Kalau mau hemat, ya pakai kendaraan umum, bukan kendaraannya dipotong 50 persen. Ya tidak apa-apa APBN dipakai untuk subsidi kendaraan pribadi, tapi sisihkan juga untuk kendaraan umum. Insentif kendaraan umum sangat penting," katanya.