Simak 3 Rekomendasi Formulasi Penyaluran Subsidi BBM ala Bahlil

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan tiga skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik yang sedang disiapkan untuk lebih tepat sasaran.

Bahlil menyampaikan penjelasan ini dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI yang disiarkan secara daring pada Rabu (13/11/2024) sore, dengan tujuan untuk mengoptimalkan distribusi subsidi energi di Indonesia.

Opsi pertama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI ini mengusulkan agar seluruh subsidi BBM yang kini membiayai Pertalite menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Baca juga: Mitsubishi Jabarkan Tantangan Menjual Truk Listrik di Indonesia

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat konferensi pers di kantornya, Senin (4/11/2024).

Dalam skema ini, fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, gereja, dan masjid tidak lagi mendapatkan dukungan tersebut. Subsidi akan lebih fokus kepada sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti UMKM dan transportasi umum.

“Namun, opsi ini akan membuat rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, UMKM, dan transportasi umum yang selama ini menerima subsidi tidak lagi menerima subsidi,” kata Bahlil dalam rapat tersebut.

Formulasi kedua mempertahankan subsidi BBM untuk fasilitas umum dan angkutan umum, namun mengalihkan subsidi untuk masyarakat menjadi BLT.

Bahlil menegaskan bahwa tujuan dari opsi ini adalah untuk menekan inflasi dan memastikan bahwa bantuan dapat tepat sasaran.

“Tapi saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam pembahasan,” ujar Bahlil.

Sedangkan opsi ketiga yang masih dalam pembahasan adalah menaikkan harga BBM, terutama untuk jenis-jenis BBM tertentu, sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi.

Baca juga: Apakah QR Code MyPertamina Perlu Dicetak untuk Beli BBM Subsidi?

KOMPAS.COM/DEFRIATNO NEKE ANTRE BBM: Antrean kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/9/2024). Antrean ini disebabkan pasokan bahan bakar minyak jenis Pertalite mulai berkurang serta susah didapatkan warga dan harganya eceran di masyarakat capai Rp 50.000.

Meskipun begitu, Bahlil menekankan bahwa skema ini masih dalam tahap kajian dan belum ada keputusan final mengenai implementasinya.

"Rapat kami sudah 2-3 kali. Yang bisa saya berikan gambaran adalah sekarang tim lagi bekerja. Lagi mencari formulasi (yang tepat)," katanya.

Bahlil berharap hasil pembahasan ini dapat segera diselesaikan dan disampaikan kepada Presiden, sehingga kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dapat segera diterapkan.