Alasan Krisis Kualitas Udara, Penerapan BBM Euro 4 Mendesak

JAKARTA, KOMPAS.com – Salah satu penyebab utama polusi udara adalah kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang tidak memenuhi standar Euro 4/IV.

Saat ini, sebagian besar BBM yang tersedia di Indonesia, baik diesel maupun bensin, masih memiliki kandungan sulfur yang sangat tinggi, jauh di atas batas yang diizinkan oleh standar Euro 4/IV.

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), mengatakan, penggunaan BBM kotor masih mendominasi di Indonesia.

Baca juga: PO Mtrans Borong 26 Bus Baru Pakai Bodi Avante Series

Dok. Pertamina PT Pertamina Patra Niaga, subholding di bidang komersial dan perdagangan PT Pertamina (Persero), resmi mengumumkan penurunan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 September 2024. Penyesuaian ini mencakup produk Pertamax Series dan Dex Series.

Padahal, Indonesia telah mengatur penerapan standar Euro 4/IV melalui Peraturan Menteri KLHK No. 20 Tahun 2017.

Namun, implementasi hanya dilakukan pada teknologi kendaraan, sementara pasokan BBM di pasaran, terutama BBM bersubsidi, masih jauh dari standar tersebut.

"Semua tipe BBM baik diesel maupun bensin yang ada di pasaran ini hanya memenuhi standar Euro1 dan ada beberapa yang memenuhi standar Euro3,” ujar Ahmad Safrudin atau yang akrab disapa Puput, dalam keterangan resmi, Kamis (12/9/2024).

Baca juga: Truk Kontainer Gagal Menanjak Timpa Avanza, Selalu Ingat Jaga Jarak

“Hanya satu yang memenuhi standard Euro4/IV yaitu Pertamax Turbo (bensin) dan Perta-DEX HQ (solar/diesel fuel), namun demikian pasokannya sangat kecil sekitar 1 persen atau 400.000 KL/tahun dan bahkan Perta-DEX HQ malah diekspor semua ke Malaysia," kata dia.

Berdasarkan penelitian KPBB, penerapan standar Euro 4/IV pada BBM dapat secara signifikan mengurangi emisi nitrogen oksida (NOx) dan partikel polutan PM 2,5.

Penurunan emisi ini dapat berdampak positif pada kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan polusi udara.

Baca juga: Tanda Cairan Coolant Sudah Tidak Layak Pakai, Ini Gejalanya

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Foto aerial suasana lalu lalang kendaraan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (14/9/2020). Pada hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II atau PSBB pengetatan di DKI Jakarta, arus lalu lintas kendaraan di sekitar Bundaran HI terpantau lancar.

"Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk. Semua parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara menunjukkan penurunan,” ucap Puput.

“Sehingga kondisi di kota-kota besar di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, sudah memasuki tahap krisis," ujarnya.

Untuk diketahui, polusi Udara di DKI Jakarta berdampak langsung pada kesehatan warga Jakarta. Pada tahun 2010 saja, tercatat lebih dari setengah penyakit pernafasan di Jakarta disebabkan langsung oleh polusi udara.

Baca juga: Makin Canggih, Impresi Awal Coba Toyota Fortuner Facelift

ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Calon penumpang antre menunggu bus TransJakarta di Halte Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2020). Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar dan melakukan evaluasi atas terjadinya antrian panjang di halte Transjakarta, dengan hanya mengoperasikan 13 koridor bus mulai pukul 06.00 sampai 18.00 WIB dengan jarak waktu kedatangan bus (headway) 20 menit sekali, dampak dari penerapan social distancing.

Budi Haryanto, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa dengan membersihkan pasokan BBM mulai dari hari ini hingga 2028, Jakarta dapat menurunkan kasus pneumonia akibat polusi udara hingga lebih dari sepertiga dari jumlah saat ini.

“Sebaliknya apabila kita tidak melakukan apa-apa ya penyakit ganas yang merupakan pembunuh balita ini akan terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya," kata Budi.

"Ini baru satu penyakit, sementara ada setidaknya 12 penyakit yang terkait dengan polusi udara," ucap dia.