Definisi Sepeda Listrik, Wajib Punya di Bawah 35 Kpj dengan Pedal

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali menegaskan aturan baku terhadap sepeda listrik bagi masyarakat umum, yakni terkait penggunaan dan jenis.

Penegasan ini lantaran fenomena anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik kian marak, semakin sering dijumpai di jalanan umum kota-kota besar.

Irjen Pol Firman Shantyabudi, Kepala Korlantas Polri menjelaskan, situasi ini terlebih dahulu harus diruntut dari akar. Dia menyayangkan, cukup banyak orang tua yang menyediakan sepeda listrik untuk anak-anaknya.

“Anak-anak sekarang tidak dibolehkan pakai motor, kemudian pinjam motor orangtuanya, akhirnya (supaya tidak pinjam) malah dibelikan sepeda listrik dan turun ke jalan, begitulah situasinya,” ujar Firman kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Baca juga: Motor Listrik Bekas Masih Sepi Peminat

Humas Polri Anggota polisi menegur seorang pengendara sepeda listrik yang masuk jalan umum

Dia menjelaskan jika sejatinya, penggunaan sepeda listrik tidak boleh di jalanan umum yang bersatu dengan kendaraan lain.

“Sebaiknya pakai (sepeda listrik) itu di kompleks (perumahan) saja,” kata Firman.

Pada kesempatan yang sama, Brigjen Pol Yusri Yunus, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri menjelaskan, sepeda listrik tidak boleh memiliki kecepatan di atas 35 kpj.

Menurutnya, kendaraan dengan kecepatan 35 Kpj ke atas harus memiliki surat identifikasi wajib, yakni STNK. Pengendara juga tidak boleh di bawah umur dan wajib memiliki SIM

Baca juga: Ada Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Istana Akhir Pekan Ini, Simak Rinciannya

Tangkapan layar youtube @Misterjayofficial Anak di bawah umur (Bocil) mengendarai sepeda listrik di jalan umum bisa sangat membahayakan

“Harus di bawahnya, mungkin sekitar 20 Kpj. Kalau sudah 35 Kpj, untuk penggunaan di jalan raya wajib memiliki STNK dan SIM,” ujarnya.

Yusri menjelaskan, sejauh ini, aturan fundamental mengenai sepeda listrik diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan (kemenhub). Wewenang pihak Korlantas adalah dalam hal penertiban lalu lintas.

“Untuk penanganan (sepeda listrik) di jalan raya pasti akan dilakukan, kalau ada anggota yang menjumpai. Cuma aturan bakunya ada di Kemenhub, lewat surat uji tipe (SUT),” kata Yusri.

Untuk diketahui, aturan terkait penggunaan kendaraan listrik tercantum dalam Permenhub nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik.

Baca juga: Impresi Jajal Ujian Praktik SIM C Baru, Pola Angka 8 Diganti S

Polres Sumenep Polisi saat memberikan edukasi terhadap pengguna sepeda listrik di Sumenep yang masih di bawah umur, Senin (17/7/2023).

Akan tetapi, regulasi yang mengandung 9 pasal tersebut dinilai kurang detail dan spesifik dalam membahas regulasi tegas perihal penggunaan dan standarisasi sepeda listrik.

Hal itu sebagaimana disampaikan Kombes Pol Mohammad Tora, Kasubdit Standar Cegah dan Tindak Ditkamsel Korlantas Polri. Pada kesempatan terpisah, dia mengakui jika status sepeda listrik masih cukup rancu.

“Persoalan sepeda listrik sampai sejauh ini masih terbilang rancu, ada unit yang betul-betul sepeda dengan dinamo listrik dan kecepatannya terbilang rendah, tapi ada pula unit yang sudah bisa ngebut dan seharusnya masuk kategori motor listrik,” kata dia kepada Kompas.com, belum lama ini.