Pengusaha AKAP Keluhkan Pengawasan dan Maraknya Bus Tak Berizin

Kompas.com - 14/07/2021, 10:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali hingga 20 Juli 2021, membuat sebagian Perusahaan Otobus (PO) Antarkota Antarprovinsi (AKAP) melakukan pengurangan sampai menyetop operasi.

Kondisi tersebut terpaksa dilakukan untuk mematuhi aturan pemerintah dalam meredam penularan Covid-19. Belum lagi ditambah dengan adanya syarat perjalanan yang memberatkan, baik bagi awak bus dan juga penumpang.

Namun di tengah ketaatan pelaksanaan PPKM Darurat, ada hal yang membuat miris pengusaha bus AKAP.

Salah satunya seperti yang disampaikan Ketua Umum IPOMI Kurnia Lesani Adnan yang juga pemilik dari PO SAN, yakni tidak tegasnya pengawasan di lapangan, terutama pada simpul transportasi penyeberangan.

Baca juga: Banyak Awak Bus AKAP Langgar Aturan PPKM Darurat di Surabaya

Kondisi Pelabuhan Merak, Banten siang tadiKOMPAS.com/RASYID RIDHO Kondisi Pelabuhan Merak, Banten siang tadi

"Dari beberapa teman yang masih beroperasi, khususnya yang akan menyeberang dari Merak itu infonya pemeriksaan mengenai syarat perjalanan tidak dilakukan menyeluruh. Karena ada penumpang yang juga tak membawa hasil antigen bisa menyeberang, belum yang soal vaksin," ucap Sani kepada Kompas.com, Selsa (13/7/2021).

"Bukan itu saja, ada juga bus-bus yang tak memiliki izin trayek atau bahkan tak berizin justru berkeliaran, dan ini banyak. Hal ini miris, sementara kami patuh sampai tak beroperasi, tapi di luar sana pengawasannya justru tidak ketat," kata dia.

Sani mengatakan, dalam hal ini harusnya petugas di lapangan bisa lebih tegas, karena aturan mainnya sudah jelas dikeluarkan langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Baca juga: BPTJ Tegaskan Tak Ada Toleransi Syarat Perjalanan AKAP dan AKDP

Bila didiamkan, maka akan menimbulkan kecemburuan bagi pengusaha bus AKAP yang benar-benar menjalankan aturan PPKM Darurat. Apalagi ditambah dengan kondisi bisnis yang sedang kacau akibat adanya pembatasan lagi.

Bus AKAP baru PO SANDOK. KAROSERI LAKSANA Bus AKAP baru PO SAN

"Penanganan dalam hal ini harusnya lebih ke personil di lapangan, bisa polisi atau Dinas Perhubungan (Dishub) dan yang lainnya, bukan lagi ke pemerintah karena aturannya sudah ada. Jangan seolah-olah malah ada pembiaran," ucap Sani.

"Jadi tolong jangan pilih-pilih, kami yang ikuti aturan sampai 20 Juli nanti ini juga sudah babak belur, okupansi penumpang turun 90 persen karena masyarakat sudah takut duluan persyaratan perjalan, terutama untuk trayek yang menyeberang Pulau Jawa," kata Sani.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.