Kemenhub Bersiap Susun Kebijakan Transportasi Saat New Normal

Kompas.com - 02/06/2020, 17:37 WIB
Warga menggunakan masker saat menumpangi bus transjakarta di Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Senin (4/5/2020). Provinsi DKI Jakarta memasuki pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang ke tahap kedua. Tujuan PSBB ini adalah untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menggunakan masker saat menumpangi bus transjakarta di Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Senin (4/5/2020). Provinsi DKI Jakarta memasuki pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang ke tahap kedua. Tujuan PSBB ini adalah untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAs.com - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) sedang bersiap untuk menyusun kebijakan transportasi di masa kenormalan baru alias new normal.

Ragam cara dilakukan secara intensif untuk menggali masukan dari seluruh , termasuk megandeng akademisi perguruan tinggi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat signifikan, terutama pada sektor transportasi. Karena itu strategi pemulihan harus segera disusun agar bisa dimitigasi.

Baca juga: Pengusaha Bus Pertanyakan Kejelasan SIKM Setelah 7 Juni 2020

"Kolaborasi antar lembaga pemerintah dan unsur terkait seperti apada akademisi dari pergutuan tinggi menjadi kunci utama dalam mendukung kesiapan penertapan tatanan kehidupan baru pada sektor transportasi," ucap Budi dalam keterangannya, Selasa (2/6/2020).

Bus transjakarta melenggang di antara kemacetan di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom memastikan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia pada 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Bus transjakarta melenggang di antara kemacetan di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom memastikan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia pada 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen.

Menurut Budi, secara khusus Presiden RI Joko Widodo juga telah memberikan gambaran pola kehidupan baru, di mana masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan produktif tapi tetap aman dari penularan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenhub perlu segera menyusun strategi transportasi di era kenormalan baru dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan mendengarkan masukan dari seluruh stakeholders.

Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian (Litbang) Perhubungan, Umiyatun Hayati mengatakan, Kemenhub akan mendengarkan segala masukan yang akan menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi atau langkah–langkah yang harus disiapkan pada sektor transportasi dalam situasi new normal.

Baca juga: Sering Dilempar Batu, Bus Lintas Sumatra Pakai Kerangkeng Kaca Depan

Baik itu dari akademisi, para ahli kesehatan, para operator transportasi, dan stakeholders lainnya, termasuk dari anggota masyarakat.

Khusus dengan akademisi, Kemenhub berharap bisa mendapatkan pokok penelitian yang bisa dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan di bidang transportasi serta mengindentifikasi potensi dan permasalahan yang akan terjadi.

Ilustrasi bus AKAP di sebuah terminaltribunnews.com Ilustrasi bus AKAP di sebuah terminal

"Pertemuan ini nantinya akan ditindak lanjuti dengan rangkaian diskusi dan joint research sehingga dalam jangka pendek diharapkan dapat memberikan masukan tentang evaluasi kebijakan dan persiapan new normal," ucap Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian (Litbang) Perhubungan Umiyatun Hayati.

Seperti diketahui, salah satu upaya yang akan diterapkan Kemenhub ketika new normal salah satunya adalah dengan tetap membatasi jumlah penumpang pada transportasi umum.

Selain itu juga mulai mendorong pembelian tiket bus antar kota antar provinsi (AKAP) secara daring untuk meminimalkan interaksi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X