Waspada, Beredar Surat Bebas Covid-19 dan Stiker AKAP Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna menekan penyebaran virus corona (Covid-19), pemerintah Indonesia resmi melarang tradisi mudik tahun ini. Namun, hal tersebut, tak serta-merta membuat masyarakat kehabisan akal mencari cara agar bisa kembali ke kampung halaman.

Ragam modus dilakukan, mulai dengan menggunakan travel gelap dengan mencari jalan tikus, rela bersembunyi di dalam bagasi bus, sampai mengakali petugas dengan menyewa truk logistik.

Bahkan, dengan beroperasinya kembali transportasi umum setelah mendapat izin Kementerian Perhubungan (Kemenhub), justru menjadi celah baru bagi pemudik.

Baca juga: Ini Daftar Tujuan Bus AKAP yang Sudah Beroperasi, Jawa dan Sumatera

Padahal, dalam aturan yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah dijelaskan soal kriteria orang yang boleh berpergian.

Istimewa Tangkapan layar surat dokter dan bebas covid-19 di toko online

Salah satunya adalah menyertakan surat hasil lab keterangan negatif Covid-19 atau surat keterangan sehat, baik dari rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan. Kemenhub sendiri hanya memberikan izin pada beberapa Perusahaan Otobus (PO) dengan stiker khusus yang dilengkapi barcode.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Halo #SahabatTangguh, selama PSBB dan berlakunya larangan perjalanan lintas wilayah, terdapat beberapa jenis perjalanan yang dikecualikan, yaitu perjalanan dinas, perjalanan pasien darurat, repatriasi pekerja migran dan pelajar di luar negeri, serta perjalanan orang yang anggota keluarga intinya meninggal dunia. . . Untuk melakukan perjalanan lintas wilayah sesuai kategori tersebut, perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat wajib, seperti tertera dalam infografis ini. . . Untuk yang lain, yuk tetap #DiRumahAja dan #TidakMudik demi mencegah penyebaran COVID-19! #BersatuLawanCovid19

A post shared by BNPB Indonesia (@bnpb_indonesia) on May 11, 2020 at 2:44am PDT

Berdasarkan fakta di lapangan, marak terjadinya pemalsuan stiker izin beroperasi untuk bus antarkota antar provinsi (AKAP), termasuk juga bisnis jual-beli surat keterangan sehat dan negatif Covid-19 yang bisa didapat dengan mudah secara online dengan harga terjangkau.

"Betul, ini banyak kejadian seperti ini, tapi kami dari pihak perusahaan bus sendiri kan tidak bisa melakukan pengecekan apakah yang penumpang bawa itu (surat) benar atau tidak. Karena itu dari awal kami minta, ada petugas kesehatan di terminal atau utusan dari Gugus Tugas," ucap Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan, Kamis (14/5/2020).

Istimewa Surat keterangan sehat yang diperjual-belikan oknum untuk mudik

Baca juga: Catat Denda dan Sanksi Pengendara yang Langgar PSBB Bodebek

"Untuk stiker juga demikian, ada beberapa oknum lah yang mencetak sendiri agar bisa beroperasi juga. Padahal busnya pariwisata bukan AKAP, tapi pakai stiker tersebut, sementara Kemenhub hanya mengizinkan yang sudah terdaftar," kata dia.

Kondisi ini, menurut Sani membuat situasi tidak kondusif dan tak sejalan dengan tujuan awal dari pemerintah. Apalagi, komunikasi dari pusat dengan petugas-petugas di lapangan, terutama pada pos penyekatan yang ada di daerah juga memiliki persepsi yang berbeda.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Pelarangan mudik masih tetap berlaku sampai dengan 31 Mei 2020. Bagi #KawulaModa yang terpaksa hendak bepergian harus memenuhi syarat-syarat yang ketat dan bukan bertujuan untuk mudik. Mau tau apa saja pengecualian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dimaksud? Yuk simak info #MinHub berikut ini @kemenhub151 #TidakMudik #TidakPiknik #DirumahAja #PenghubungIndonesia

A post shared by Kementerian Perhubungan RI (@kemenhub151) on May 10, 2020 at 8:17am PDT

Menanggapi hal ini, Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi indonesia (MTI) Pusat, mengatakan hal ini membutikan adanya kelemahan pengawasan dan koordinasi yang tidak diantisipasi dari awal oleh pemerintah.

Baca juga: Aturan Tidak Jelas, Pengusaha Bus Minta Ketegasan soal Bebas Covid-19

"Harusnya dibuat satu keterangan jelas detailnya seperti apa, tenaga medis pun harusnya di tempatkan di terminal bus AKAP agar bisa ikut mengawasi karena mereka-mereka yang paham soal kesehatan, kalau orang terminal pasti tidak tahu surat itu palsu atau tidak, benar tidaknya kan bukan bidangnya mereka," ucap Djoko.