Pemilik Mobil Mewah Pinjam KTP karena Ogah Bayar Pajak Progresif

Kompas.com - 06/12/2019, 07:12 WIB
Sejumlah mobil mewah di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, Kamis (24/8/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaSejumlah mobil mewah di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, Kamis (24/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit PKB dan BBN-KB Jakarta Pusat Manarsar Simbolon mengatakan, banyak oknum yang meminjam identitas atau KTP untuk digunakan membeli mobil mewah.

Salah satu alasannya, yakni agar terhindar dari penerapan atau aturan pajak progresif. Apabila menggunakan KTP orang lain, maka pemilik mobil mewah itu tidak perlu membayar pajak dengan jumlah besar.

"Jika menggunakan KTP sendiri, akan terkena pajak progresif karena tercatat bukan sebagai kendaraan pertama, melainkan kedua dan seterusnya," ujar Manarsar di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Belum Bayar Pajak, Ratusan STNK Mobil Mewah di Jakarta Diblokir

Seperti yang sudah diberlakukan sejak beberapa tahun belakangan ini, tarif pajak progresif dikenakan didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Razia mobil di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Razia mobil di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017).

Ketua BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin pernah mengatakan, pajak progresif ini diberlakukan agar mengurangi minat masyarakat untuk membeli kendaraan lebih dari satu, dan bisa beralih menggunakan transportasi umum.

"Setiap wilayah berbeda-beda, dan yang berlaku di DKI Jakarta seperti ini, jadi kami imbau hanya punya satu mobil dan satu motor saja," ucap Faisal beberapa waktu lalu di Jakarta.

Baca juga: Banyak yang Menunggak, Tahun Depan Ada Razia Pajak Kendaraan Besar-besaran

Tarif kendaraan dikenakan kepemilikan pertama sebesar dua persen. Lalu, untuk kepemilikan ketiga dan seterusnya naik 0,5 persen.

Petugas menempelkan stiker ke mobil mewah bermerek Mercedes yang pajaknya belum dibayar di Apartemen Regatta, Jakarra Utara, Kamis (5/12/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Petugas menempelkan stiker ke mobil mewah bermerek Mercedes yang pajaknya belum dibayar di Apartemen Regatta, Jakarra Utara, Kamis (5/12/2019).

Pajak progresif maksimal yang dikenakan adalah 10 persen, terhitung dari kepemilikan ke-17 dan seterusnya.

Tarif tersebut sudah tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Belum bayar pajak

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin (paling kiri) di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELA Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin (paling kiri) di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X