Jokowi Ingin Era Elektrifikasi Dipercepat, Ini Landasannya

Kompas.com - 17/08/2019, 09:04 WIB
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi) menginginkan industri otomotif dalam negeri bergairah untuk memproduksi dan lakukan ekspor kendaraan listrik.

Disampaikan di pidato kenegaraannya dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019), penyampaian itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur peta jalan kendaraan listrik atau elektrifikasi di Indonesia. Beleid tersebut ditetapkan pada 8 Agustus 2019 dan diundangkan pada 12 Agustus 2019.

Banyak hal yang diatur, mulai dari penyebutan kendaraan listrik dan pengelompokannya, TKDN, insentif, hingga kewajiban industri otomotif untuk memproduksi kendaraan listrik di Indonesia.

Lebih jelas, pada Bab 2 Pasal 8, disebutkan bahwa industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL) dan industri komponen wajib mengutamakan konten lokal atau penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Baca juga: Pidato Jokowi, Industri Otomotif Harus Produksi dan Ekspor Mobil Listrik

Aturan tersebut juga mengatur penggunaan komponen lokal untuk kendaraan listrik yang terbagi pada beberapa tahap. Tahap pertama, untuk sepeda motor, yakni tahun 2019 sampai 2023 TKDN minimum 40 persen dan 2019 sampai 2021 minimum 35 persen untuk mobil.

KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau tiga, tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut:

1. Tahun 2019 sampai dengan 2023, TKDN minimum sebesar 40 persen.
2. Tahun 2024 sampai dengan 2025, TKDN minimum sebesar 600 persen.
3. Tahun 2026 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80 persen.

Sedangkan untuk KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut:

1. Tahun 2019 sampai dengan 2022, TKDN minimum sebesar 35 persen.
2. Tahun 2022 sampai dengan 2023, TKDN minimum sebesar 40 persen.
3. Tahun 2024 sampai dengan 2029, TKDN minimum sebesar 600 persen.
4. Tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80 persen.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X