Kata Pemerhati Transportasi soal Perluasan Ganjil Genap di Jakarta

Kompas.com - 03/08/2019, 09:57 WIB
Kendaraan bermotor melintasi Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau dalam kategori tidak sehat. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melintasi Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau dalam kategori tidak sehat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai 5-31 Agustus 2019, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan sosialisasi aturan perluasan ganjil-genap. Bukan hanya penambahan wilayah, kebijakan ini juga dipastikan berlaku untuk sepeda motor.

Sebagai Pemerhati Masalah Transportasi Budiyanto mengatakan, kebijakan-kebijakan seperti itu cukup bagus, karena bisa membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara yang sedang menjadi konsentrasi pemprov DKI Jakarta.

Tetapi, kata Budiyanto ada baiknya dikaji lebih jauh lagi agar tidak terlalu merugikan banyak orang. Meskipun aturan itu bersifat jangka pendek, tetapi patut dipelajari dari berbagai aspek.

Baca juga: Sosialisasi Ganjil Genap untuk Mobil dan Motor Dimulai 5 Agustus 2019

"Harus ada solusinya, misal masalah transportasi umum harus sudah memadai dari aspek kuantitatif maupun kualitatif," kata Budiyanto kepada Kompas.com, Jumat (2/8/2019).

Selain ganjil-genap, lanjut Budiyanto seharusnya Pemprov DKI Jakarta lebih fokus mengerjakan kebijakan jalan berbayar alias ERP. Menurut dia, aturan ini yang dinilai paling masuk akal dan bisa diterapkan untuk jangka panjang.

Sosialisasi Ganjil-Genap untuk Motor.Dishub DKI Jakarta Sosialisasi Ganjil-Genap untuk Motor.

"Kalau ganjil-genap, pembatasan usia kendaraan itu hanya sementara, harusnya benahi mengenai ERP," kata dia.

Berdasarkan unggahan foto di akun instagram Dishub DKI Jakarta, daerah baru yang akan kena aturan ganjil-genap, seperti Jalan RS Fatmawati, Panglima Polim, Sisingamangaraja, Pramuka, Salemba Raya, Kramat Raya, Gunung Sahari, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Suryopranoto, Balikpapan, dan Tomang Raya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X