Uang Muka Mobil Nol Persen Ancam Tujuan Kebijakan Ganjil Genap

Kompas.com - 05/09/2018, 16:22 WIB
Sejumlah kendaraan melaju di Gerbang Tol Cibubur 2 Tol Jagorawi, Jakarta, Senin (16/4/2018). Uji coba yang dilakukan setiap hari Senin-Jumat kecuali hari libur nasional tersebut dimulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB diharapkan dapat mengurai kemacetan. MAULANA MAHARDHIKASejumlah kendaraan melaju di Gerbang Tol Cibubur 2 Tol Jagorawi, Jakarta, Senin (16/4/2018). Uji coba yang dilakukan setiap hari Senin-Jumat kecuali hari libur nasional tersebut dimulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB diharapkan dapat mengurai kemacetan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan ganjil genap dinilai cukup berhasil selama penyelenggaraan Asian Games 2018 lalu. Dalam beberepa waktu, kepadatan lalu lintas berkurang dengan peningkatan kecepatan di jalan-jalan yang diberlakukan peraturan tersebut.

Pemberlakukan kebijakan ganjil genap diharapkan dapat berdampak perpindahan masyarakat ke transportasi umum. Namun menurut pakar infrastruktur dan juga pengamat isu transportasi dari Universitas Indonesia, Mohamed Ali Berawi, ada hal lain yang dapat mengganjal rencana ini.

"Misal pemerintah tidak cepat tanggap untuk memperbaiki layanan transportasi massalnya, masyarakat tentu akan mencari alternatif lain. Membeli mobil atau motor tambahan salah satunya," ucap Ali saat dihubungi, Selasa (4/9/218).

Ali juga mengungkapkan kebijakan yang belakangan ini tengah disoroti adalah kemudahan uang muka nol persen. Ia mengkhawatirkan kebijakan ini dapat membuat masyarakat memilih jalan keluar membeli kendaraan lain untuk menghindari ganjil genap.

Baca juga: Pengaruh Positif Ganjil-genap pada Penjualan Sepeda Motor

Meski demikian, jika kebijakan uang muka nol persen tetap dilaksanakan, Ali berharap ada penyeimbang kebijakan lainnya. Terutama dalam hal kepemilikan kendaraan pribadi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini agar orang bisa berpikiran bahwa jalan keluar mobilitasnya adalah dengan transportasi umum. Tentu dengan peningkatan pelayanan lebih dulu dari pemerintah. Selain itu bisa juga ditambahkan kebijakan pembatasan umur kendaraan bermotor, atau dengan Electronic Road Pricing (ERP). Untuk uang muka kendaraan saat ini sebenarnya sudah pas," ucap Ali.

Kehadiran kebijakan yang mempermudah kepemilikan kendaraan dikhawatirkan akan membuat kemacetan kembali hadir. Kebijakan ganjil genap misalnya, pasti memiliki titik jenuh dimana jumlah kendaraan akan membuat pemberlakuan kebijakan ini tidak memiliki pengaruh apapun pada kemacetan.

"Misal satu rumah nanti bisa beli lebih dari satu kendaraan. Bisa motor atau mobil tergantung kemampuan ekonominya. Ini kan percuma. Jadi harapannya kebijakan ini jangan di ganggu dulu dengan kebijakan lain yang sebenarnya kontra produktif dengan keinginan diadakannya kebijakan ganjil genap," ucap Ali.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X