Uang Muka Mobil Nol Persen Ancam Tujuan Kebijakan Ganjil Genap

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan ganjil genap dinilai cukup berhasil selama penyelenggaraan Asian Games 2018 lalu. Dalam beberepa waktu, kepadatan lalu lintas berkurang dengan peningkatan kecepatan di jalan-jalan yang diberlakukan peraturan tersebut.

Pemberlakukan kebijakan ganjil genap diharapkan dapat berdampak perpindahan masyarakat ke transportasi umum. Namun menurut pakar infrastruktur dan juga pengamat isu transportasi dari Universitas Indonesia, Mohamed Ali Berawi, ada hal lain yang dapat mengganjal rencana ini.

"Misal pemerintah tidak cepat tanggap untuk memperbaiki layanan transportasi massalnya, masyarakat tentu akan mencari alternatif lain. Membeli mobil atau motor tambahan salah satunya," ucap Ali saat dihubungi, Selasa (4/9/218).

Ali juga mengungkapkan kebijakan yang belakangan ini tengah disoroti adalah kemudahan uang muka nol persen. Ia mengkhawatirkan kebijakan ini dapat membuat masyarakat memilih jalan keluar membeli kendaraan lain untuk menghindari ganjil genap.

Meski demikian, jika kebijakan uang muka nol persen tetap dilaksanakan, Ali berharap ada penyeimbang kebijakan lainnya. Terutama dalam hal kepemilikan kendaraan pribadi.

"Ini agar orang bisa berpikiran bahwa jalan keluar mobilitasnya adalah dengan transportasi umum. Tentu dengan peningkatan pelayanan lebih dulu dari pemerintah. Selain itu bisa juga ditambahkan kebijakan pembatasan umur kendaraan bermotor, atau dengan Electronic Road Pricing (ERP). Untuk uang muka kendaraan saat ini sebenarnya sudah pas," ucap Ali.

Kehadiran kebijakan yang mempermudah kepemilikan kendaraan dikhawatirkan akan membuat kemacetan kembali hadir. Kebijakan ganjil genap misalnya, pasti memiliki titik jenuh dimana jumlah kendaraan akan membuat pemberlakuan kebijakan ini tidak memiliki pengaruh apapun pada kemacetan.

"Misal satu rumah nanti bisa beli lebih dari satu kendaraan. Bisa motor atau mobil tergantung kemampuan ekonominya. Ini kan percuma. Jadi harapannya kebijakan ini jangan di ganggu dulu dengan kebijakan lain yang sebenarnya kontra produktif dengan keinginan diadakannya kebijakan ganjil genap," ucap Ali.