Mengurangi Dampak Polusi Udara dengan Penerapan BBM Euro IV

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi puncak polusi udara, terutama di Jabodetabek, yang terjadi setiap tahun antara Juni hingga Agustus akibat musim kemarau.

Salah satu cara untuk mengurangi polusi adalah dengan meningkatkan kualitas bahan bakar minyak (BBM) ke standar Euro IV.

Penelitian yang dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), dan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menunjukkan bahwa penerapan BBM Euro IV dari 2025 hingga 2030 dapat mengurangi polusi udara.

Termasuk untuk menurunkan polutan seperti partikulat matter (PM) 2.5 hingga 96 persen, serta emisi SOx dan NOx hingga 82-98 persen.

“Indonesia perlu segera menerapkan Euro IV dengan didukung kebijakan yang terintegrasi, disertai dengan pengawasan dan penegakan aturan yang ketat,” ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, dalam keterangan resmi (17/12/2024).

“Pemerintah perlu memastikan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro IV,” kata dia.

Saat ini, lebih dari 90 persen BBM yang beredar di Indonesia memiliki kandungan sulfur tinggi, yang berkontribusi pada rendahnya kualitas udara dan meningkatnya masalah kesehatan, seperti pneumonia, PPOK, dan penyakit jantung iskemik.

Pada 2023, klaim BPJS terkait polusi udara di Jakarta hampir mencapai Rp 1,2 triliun. Penerapan BBM Euro IV, yang memiliki kandungan sulfur setara 50 ppm, akan berdampak positif pada kualitas udara dan mengurangi biaya pengobatan terkait polusi.

Namun, penerapan Euro IV memerlukan investasi besar, dengan biaya produksi BBM yang diperkirakan meningkat Rp 200-500 per liter.

Artinya tidak sekadar menerapkan BBM Euro IV, pemerintah juga harus memastikan ketersediaannya sesuai peta jalan, serta kesiapan kilang domestik untuk menyediakan bahan bakar tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan fiskal untuk mengatasi dampak ekonomi ini, termasuk pembiayaan untuk peningkatan produksi BBM. Kajian ini juga memperkirakan pengurangan biaya klaim BPJS sebesar Rp 550 miliar pada 2030.

“Meski membutuhkan investasi signifikan, kolaborasi pemerintah dan swasta dalam teknologi serta infrastruktur kilang akan membawa manfaat yang jauh lebih besar bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi,” ucap Fabby.

Selain BBM Euro IV, kebijakan transportasi berkelanjutan seperti transportasi publik yang ramah lingkungan, kendaraan listrik, dan pengelolaan lalu lintas yang efisien juga penting untuk mendukung pengurangan polusi.

Ilham R. F. Surya, Analis Kebijakan Lingkungan IESR, mengatakan, penerapan Euro IV akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi BBM sekitar Rp 200 sampai Rp 500 per liter.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari penerapan peta jalan Euro IV tersebut.

Di samping itu, pemerintah juga perlu menyiapkan skema pembiayaan peningkatan biaya produksi BBM dengan berbagai skenario.

Seperti tambahan biaya jika ditanggung oleh pemerintah, dibebankan kepada konsumen atau dengan membatasi akses BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat tertentu.

“Kajian ini secara khusus menilai dampak peningkatan kualitas udara terhadap tiga penyakit dari 12 daftar penyakit akibat polusi di Jakarta, yaitu pneumonia, jantung iskemik, dan PPOK,” kata Ilham.

“Total penurunan beban biaya dari pengurangan klaim BPJS untuk pengobatan ketiga penyakit ini pada 2030 diperkirakan mencapai Rp 550 miliar dengan rincian pneumonia sebesar Rp 246 miliar, jantung iskemik sebesar Rp 268 miliar, dan PPOK Rp 36 miliar,” ujarnya.