Insentif EV Rp 1,7 T Bisa Memperbaiki Transportasi 20 Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai bila pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) kurang tepat.

Sebab dengan diberikannya insentif untuk masyarakat umum atau ritel, permasalahan kritikal di jalan justru semakin parah. Sebut saja tingkat kemacetan, kecelakaan jalan, sampai tindak-tindak kriminal lainnya.

"Dengan meningkatnya populasi kendaraan, angka kecelakaan akan meningkat. Dari data, 80 persen penyumbang kecelakaan dari sepeda motor," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (7/3/2023).

Djoko menilai, apabila tujuannya pemerintah untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, harusnya pemberian insentif diarahkan untuk meremajakan moda transportasi umum yang berbasis listrik.

Mengingat salah satu poin utama mengapa masyarakat memilih menggunakan motor atau mobil pribadi, karena angkutan umum yang beroperasi kurang modern dan aman. Sementara harga jual dari kendaraan penumpang, sangat terjangkau.

"Coba fokus ke pengadaan bus listrik, maka INKA akan hidup. Masyarakat juga akan banyak menggunakan angkutan umum, kemudian inflasi akan turun. Inflasi itu dapat tinggi karena banyak orang membeli BBM dan punya kendaraan pribadi," ucap Djoko.

"Jadi kalau angkutan umum sudah listrik dan banyak digunakan, maka emisi udara bisa diatasi. Kemacetan berkurang, kecelakaan bisa ditekan, angka inflasi bisa turun. Empat hal yang bisa didapat," katanya.

"Dana Rp 1,7 triliun (yang dianggarkan pemerintah untuk penyaluran insentif) itu bisa untuk membenahi 20 kota di Indonesia. Itu modal awal ya, saya sudah hitung," lanjut Djoko lagi.

Apabila dirasa kurang optimal, untuk mengakselerasi penciptaan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah bisa membuat kawasan transportasi listrik di beberapa wilayah yang memang sulit Bahan Bakar Minyak (BBM).

Contohnya Kabupaten Asmat di Papua Selatan yang mana seluruh kendaraan di sana hampir semuanya sudah memakai motor listrik. Tercatat sampai 2018, sedikitnya telah terdapat 1.280 unit motor listrik yang beroperasi di sana.

Jumlah ini, lebih banyak dibanding sepeda motor berbahan bakar minyak karena biasanya hanya digunakan leh pihak kepolisian. Sedangkan mobil, hanya dipakai rumah sakit dalam bentuk ambulans atau mobil pemerintah.

"Jadi kasih lah motor listrik itu ke pulau-pulau kecil supaya BBM tidak usah banyak-banyak yang didistribusi ke mana. Toh biaya pengirimannya juga mahal. Jadi bukan malah menambah populasi motor di wilayah perkotaan, salah sasaran itu," kata dia