Jokowi Segera Umumkan Kebijakan Baru untuk Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan kebijakan baru terkait percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik di Indonesia dalam waktu dekat.

Kebijakan ini, disebut akan diumumkan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Namun meski diakui sudah masuk perbincangan serius belum dinyatakan lebih rinci kebijakan seperti apa yang akan diumumkan nanti.

Demikian dikatakannya saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI yang disiarkan via YouTube Komisi VII DPR RI Channel, Rabu (7/12/2022).

"Saya bisa sampaikan di sini, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada policy baru dari pemerintah yang jujur saja baru dirapatkan kemarin dipimpin bapak presiden, mungkin belum bisa saya buka tapi itu juga salah satu cara pemerintah RI untuk mendorong lebih cepatnya pertumbuhan industri kendaraan listrik baik itu mobil atau roda dua," kata Agus.

Berdasarkan kebijakan yang sedang hangat diperbincangkan belakangan ini, kemungkinan besar kebijakan terkait ialah soal subsidi atau insentif pembelian kendaraan listrik.

Mengingat pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan ada rencana memberikan subsidi terhadap pembelian motor listrik sebesar Rp 6,5 juta.

Kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga terus mendorong hadirnya subsidi terhadap aktivitas konversi kendaraan berbensin jadi listrik supaya lebih terjangkau.

Sebab konversi merupakan salah satu upaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri. Namun sampai sekarang, pertumbuhannya masih lesu karena biaya yang dibebankan terbilang tinggi yaitu Rp 15 jutaan (motor listrik).

"Mohon maaf saya belum bisa buka di sini karena nanti bapak presiden sendiri yang akan mengumumkan terhadap policy yang baru," kata Agus.

"Tetapi di mata Kemenperin yang paling penting adalah pendalaman struktur, TKDN, jam kerja sebanyak-banyaknya kita arahkan di Indonesia tidak di luar negeri," lanjut dia.