Buka Posko, Kemenhub Pantau Pergerakan dan Siap Putar Balikkan Pemudik

JAKARTA, KOMPAs.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menegaskan peniadaan atau larangan mudik akan dimulai sejak Kamis (6/5/2021) pada pukul 00.00 WIB sampai 17 Mei 2021.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, jajarannya bersama dengan tim gabungan dari instansi terkait akan mulai melakukan penyekatan di beberapa titik serta membangun Posko Lapangan Pengendalian Transportasi Lebaran.

Karena itu, Budi mengharapkan agar penyekatan ini dilakukan dengan koordinasi tim yang baik antara pihaknya maupun instansi terkait lain, dan dipatuhi oleh masyarakat.

"Kami mengimbau bagi masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanan non-mudik, mohon dapat mempersiapkan dokumen perjalanan yang diperlukan. Apabila tidak dapat menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan, dengan sangat terpaksa, akan kami putar balik untuk melengkapi dokumen dimaksud," ucap Budi dalam keterangan resminya, Rabu (5/5/2021).

Lebih lanjut Budi menjelaskan, sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan (Menhub) dalam pelaksanaan Posko Lapangan Pengendalian Transportasi Lebaran dilakukan di wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Untuk titik lokasinya antara lain berada di Jalan Nasional Pos Gerem, UPPKB Cikande, Tanjung Pura, GT Cikopo, Lingkar Nagreg, GT Pejagan, Pangkalan Angkutan Barang Kecipir, dan GT Kalikangkung.

"Waktu pertama kali bertugas adalah besok, jadi harus bersikap tegas. Ini menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah sesuai dengan yang ada dalam regulasi," kata Budi.

Namun demikian, Budi juga mengingatkan para petugas untuk tetap fleksibel, humanis, dan jangan sampai menimbulkan kegaduhan dengan masyarakat. Hal tersebut lantaran ada beberapa kebijakan juga dari pemerintah daerah yang mungkin harus dipertimbangkan saat melakukan pengawasan di daerah.

Dalam posko pengendalian transportasi, Kemehub akan berkolaborasi dengan beberapa unsur, yaitu dari Balai Pengelola Transportasi Darat, Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/Kabupaten, Kepolisian Republik Indonesia, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

"Apa yang akan kita kerjakan saat ini mengacu pada kebijakan dari kepolisian. Besok berfokus pada syarat perjalanan baik bagi kendaraan pribadi maupun umum yang tercantum dalam SE Satgas Covid Nomor 13/2021 dan Permenhub No 13/2021," ucap Budi.