5 Hal yang Perlu Diperhatikan jika Ingin ETLE Nasional Berjalan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo ingin menggalakkan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement ( ETLE).

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono langsung mendukung rencana tersebut karena ETLE disebut punya beberapa keunggulan ketimbang penindakan manual.

“Selain itu juga dapat meminimalisir kemacetan, karena tidak melakukan pemberhentian kendaraan di jalan,” kata Istiono, dikutip dari laman NTMC Polri, Selasa (2/2/2021).

Pemerhati masalah transportasi Budiyanto, mengatakan, wacana memperkuat ETLE dan mengganti tilang manual patut diapresiasi, tapi ada beberapa hal mesti diperhatikan.

"Program yang bagus dan perlu kita dukung, hanya perlu diperhatikan supaya program berjalan dengan baik perlu ada perbaikan terhadap beberapa komponen dan fasilitas yang mendukung," katanya dalam keterangan tertulis, belum lama ini.

Mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya itu mengatakan setidaknya ada lima hal yang mesti diperhatikan dan ditingkatkan supaya program tersebut bisa maksimal.

Pertama data base kendaraan sesuai dengan pemiliknya. Kedua kesiapan sumber daya manusia baik petugas maupun masyarakat, ketiga infrastruktur ETLE berupa CCTV dan fasilitas pendukungnya.

Keempat yaitu peningkatan pada managemen operasional karena akan melibatkan komponen CJS yakni criminal justice system, kemudian kelima yaitu back office dan control room.

Budiyanto mengatakan, saat ini beberapa daerah sudah memakai ETLE termasuk Polda Metro Jaya, walaupun masih terbatas pada jalan protokol dan terdapat beberapa kelemahan.

"Masih sering didapatkan setiap pelanggar yang ingin klarifikasi by website atau telepon masih sering ada kendala," katanya.

Jika ingin program ini sukses kata Budiyanto, maka basis data kendaraan mesti diperbaiki. Sebab data kendaraan dan pemilik merupakan hal mutlak dalam penerapan tilang elektronik.

"Subyek hukum dari penegakan hukum adalah setiap orang, jadi yang akan dijadikan tersangka atau terdakwa adalah orang yang melakukan pelanggaran sehingga harus didukung data yang valid dan akurat," katanya.