Pekan Pertama, 3.474 Pengendara Langgar Ketentuan PSBB di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada 3.474 kasus pelanggaran yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor di hari keempat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta, Senin (13/4/2020).

Tingginya angka pelanggaran tersebut seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada hari pertama efektif kerja sejak PSBB diberlakukan. 

"Sebanyak 3.474 pelanggaran tercatat pada Senin kemarin. Paling banyak pelanggar yang tidak menggunakan masker, yakni 2.304 kasus," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2020).

Kemudian, aturan yang kerap dilanggar pengendara adalah terkait jumlah kapasitas penumpang pada mobil, yaitu sebanyak 787 kasus.

Dilanjutkan dengan 383 pelanggaran oleh pengendara roda dua yang berboncengan tetapi tidak satu alamat.

Kendati demikian, polisi tidak melakukan tindakan hukum berupa tilang. Tetapi, pengendara terkait diminta untuk mengisi blanko teguran agar tidak mengulangi pelanggaran serupa di kemudian hari.

"Hari ini memang terlihat cukup padat karena mulai hari kerja, ada beberapa tempat yang diperbolehkan (kerja). Tentunya semakin banyak kendaraan yang memasuki wilayah Jakarta. Ini akan jadi evaluasi kita, dalam hal ini Gubernur, Panglima Kodam kemudian saya selaku Kapolda," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di kesempatan terpisah.

Seperti diketahui, aturan PSBB bagi para pengendara kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 18 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penindakan bagi para pelanggar dibagi dua tahap. Pertama, pelanggar akan diberikan blanko teguran yang berisi pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Jika sewaktu-waktu kembali melanggar, maka pengendara bakal diberikan sanksi.

Adapun payung hukum yang digunakan untuk pemberian sanksi sesuai dengan Pasal 93 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yaitu ancaman pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta.